Namun, sebuah pernyataan terbaru dari Abdul Baqi Haqqani, pejabat menteri pendidikan tinggi Taliban sedikit memberi kelegaan, meskipun harus dilakukan dengan syarat tertentu.
Dia mengatakan wanita Afghanistan akan tetap diizinkan untuk belajar bahkan hingga perguruan tinggi, tetapi mereka akan melarang adanya kelas campuran.
"Orang-orang Afghanistan akan melanjutkan pendidikan tinggi mereka berdasarkan hukum Syariah dengan aman tanpa berada dalam lingkungan campuran pria dan wanita," katanya pada pertemuan dengan para tetua, dikenal sebagai loya jirga, Minggu (29/8), seperti dikutip dari AFP.
Taliban ingin menciptakan kurikulum yang masuk akal dan Islami yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, nasional dan sejarah, di sisi lain, mampu bersaing dengan negara lain.
Anak perempuan dan laki-laki juga akan dipisahkan di sekolah dasar dan menengah, yang sebenarnya sudah umum di seluruh Afghanistan yang dikenal sangat konservatif.
Taliban, di awal-awal mengambil alih kendali telah berjanji untuk menghormati kemajuan yang dicapai dalam hak-hak perempuan, tetapi hanya menurut interpretasi ketat mereka terhadap hukum Islam.
Apakah wanita dapat bekerja, mendapatkan pendidikan di semua tingkatan dan dapat bergaul dengan pria adalah beberapa pertanyaan yang paling mendesak hingga saat ini.
Tetapi rebranding Taliban diperlakukan dengan skeptis, dengan banyak yang mempertanyakan apakah kelompok itu akan tetap pada janjinya.
Tanda-tanda bahwa Taliban masih diragukan atas janjinya tercermin pada pertemuan Minggu, yang tidak membawa serta perwakilan perempuan.
"Kementerian pendidikan tinggi Taliban hanya berkonsultasi dengan guru dan siswa laki-laki untuk melanjutkan fungsi universitas," kata seorang dosen, yang bekerja di universitas kota selama pemerintahan terakhir.
Dia mengatakan itu menunjukkan pencegahan sistematis partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kesenjangan antara komitmen dan tindakan Taliban.
Salah satu kekhawatiran paling mendasar atas berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan adalah penerapan kembali hukum syariat Islam yang ketat seperti saat mereka berkuasa di tahun 1990-an. Penerapan ini dipandang akan membatasi hak-hak kaum perempuan terutama dalam masalah pendidikan. _(1).jpg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: