Usulan kementerian ke Pusat Administrasi Situasi Covid-19 (CCSA) melingkupi batasan pergerakan antar provinsi juga perubahan jam belanja dan transportasi umum.
"Prinsipnya adalah membatasi pergerakan orang keluar dari wilayah mereka dan melarang pergerakan antarprovinsi. Pejabat harus mendirikan pos pemeriksaan untuk mengurangi pergerakan antarprovinsi," kata Apisamai Srirangson, juru bicara CCSA, seperti dikutip dari Bangkok Post, Kamis (8/7).
Kementerian Kesehatan juga mengusulkan agar perusahaan, baik swasta maupun pemerintah memaksimalkan aturan bekerja dari rumah.
"Bisnis akan diminta untuk mengubah jam operasional mereka untuk mencegah orang keluar," kata Apisamai.
"Ini mengacu pada department store dan sejenisnya, ke toko serba ada dan pasar shift malam dan restoran. Jam transportasi umum akan disesuaikan," lanjutnya.
Kementerian Kesehatan Masyarakat membuat proposal tersebut di saat kasus Covid-19 harian baru, yang sudah tinggi di Bangkok Raya, melonjak di provinsi-provinsi, baik di dalam maupun di luar kamp pekerja konstruksi.
"Komite operasi CCSA berpandangan bahwa jam buka toko, termasuk toko perangkat keras, harus diubah sambil memastikan bahwa orang akan memiliki akses berkelanjutan ke produk konsumen, makanan, dan peralatan untuk memastikan keamanan mereka," kata Apisamai.
"Kementerian Kesehatan Masyarakat tidak menyebutkan tindakan penguncian, tetapi membahas perubahan jam operasional bisnis dan layanan di wilayah dan provinsi tertentu," ujarnya.
Apisamai mengatakan belum ada keputusan yang dibuat atas usulan tersebut.
"CCSA akan mempertimbangkan proposal tersebut pada pertemuannya pada Jumat (9/7) pagi," kata Apisamai.
BERITA TERKAIT: