Kuba Desak Gerakan Non-Blok Prioritaskan Perjuangan Rakyat Palestina Merebut Haknya

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Rabu, 23 Juni 2021, 09:10 WIB
Kuba Desak Gerakan Non-Blok Prioritaskan Perjuangan Rakyat Palestina Merebut Haknya
Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Kuba Marcelino Medina/Net
rmol news logo Kuba meratifikasi solidaritas yang tak tergoyahkan dengan pemerintah dan rakyat Palestina, terutama dalam menghadapi serangan yang dilakukan oleh Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Kuba Marcelino Medina, selama pertemuan luar biasa Komite Menteri Gerakan Non-Blok (NAM) yang didedikasikan untuk masalah ini pada Selasa (22/6) waktu setempat.

Di forum tersebut, Medina mengutuk pemboman baru-baru ini terhadap warga sipil di Gaza, dan mengatakan bahwa Gerakan Non-Blok harus terus memprioritaskan pertahanan perjuangan Palestina, seperti yang telah dilakukan sejak berdirinya kelompok tersebut.

"Mendukung hak-hak sah rakyat Arab, mengutuk pendudukan ilegal wilayah mereka dan mencari solusi segera untuk konflik ini, sesuai dengan hukum internasional, Piagam PBB dan resolusi organisasi itu," katanya, seperti dikutip dari Prensa Latina.

"GNB memiliki tugas untuk berjuang sampai hutang bersejarah dengan Palestina diselesaikan," tambahnya.

"Dan mengingat bahwa hak-hak rakyat ini telah dilanggar selama lebih dari tujuh dekade pendudukan," lanjut dia.

Wakil menteri Kuba juga mengingatkan kembali bahwa pemboman sembarangan yang dilakukan oleh Israel pada Mei lalu, telah mengakibatkan tewasnya ratusan orang dan menyebabkan kerusakan material yang cukup besar.

"Serangan-serangan ini merupakan pelanggaran serius dan mencolok lainnya terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum internasional dan hukum humaniter internasional, dan membuktikan kesinambungan kebijakan agresif dan praktik penjajahan," katanya.

Dia juga menyatakan bahwa tindakan tersebut memiliki keterlibatan dan impunitas yang dijamin ke Israel oleh Amerika Serikat, karena Washington menghalangi tindakan Dewan Keamanan PBB.

Dia juga menegaskan kembali bahwa bangsa Arab memiliki hak untuk memiliki negara merdeka dan berdaulat di perbatasan pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, yang akan menjamin kembalinya para pengungsi. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA