Lanjutkan Kebijakan Era Trump, Biden Perluas 'Daftar Hitam' Perusahaan China Dari Investasi AS

Pada Kamis (3/6), Biden menandatangani perintah eksekutif yang melarang orang Amerika Serikat memiliki atau memperdagangkan sekuritas apa pun yang terkait dengan 59 perusahaan dengan alasan ancaman teknologi pengawasan China.

Langkah Biden ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan yang diteken oleh pendahulunya, Trump pada November lalu. Pada saat itu, Trump menetapkan 31 perusahaan China yang menurut pemerintah Amerika Serikat memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer China dan secara langsung mengancam keamanan Amerika Serikat.

Di antara 31 perusahaan China tersebut teerdapat pembuat smartphone Huawei dan produsen dan pemasok utama peralatan pengawasan video Hikvision. Selain itu juga ada beberapa perusahaan telekomunikasi terbesar di negeri tirai bambu, termasuk China Mobile, China Telecommunications, dan China Unicom.

Kini di era pemerintahan Biden, daftar perusahaan China yang dilarang itu pun semakin panjang. Perintah terbaru yang diteken Biden akan mulai berlaku pada 2 Agustus mendatang.

Menurut keterangan yang dirilis Gedung Putih, keputusan untuk memperluas cakupan perintah tersebut dilakukan karena ancaman yang tidak biasa dan luar biasa yang ditimbulkan oleh teknologi pengawasan China.

"(Keputusan tersebut) memungkinkan Amerika Serikat untuk melarang, dengan cara yang ditargetkan dan tercakup, investasi Amerika Serikat di perusahaan China yang merusak keamanan atau nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat dan sekutu kami," sambung pernyataan yang sama.

China pun mengecam langkah tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat (4/6), pemerintah China mengatakan bahwa Amerika Serikat secara tidak hati-hati telah menekan dan membatasi perusahaan-perusahaan China.

"(China) dengan tegas menentang langkah Washington sebagai tindakan yang merugikan, tidak hanya hak dan kepentingan sah perusahaan China, tetapi juga kepentingan investor global, termasuk investor Amerika Serikat," kata jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin seperti dikabarkan CNN.