Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Tom Andrews mengatakan penerapan sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap militer Myanmar terbukti berhasil di masa lalu.
Untuk itu, ia mengatakan, diperlukan tekanan internasional untuk menanggapi aksi militer di Myanmar saat ini.
"Kita tahu di masa lalu, militer telah mengatakan bahwa mereka tahan terhadap tekanan internasional. Tapi mereka telah belajar bahwa itu tidak benar," ujar Andrews, seperti dikutip
CNA, Senin (8/2).
"Mereka ingin menghasilkan uang. Mereka ingin sejahtera. Mereka memahami konsekuensi negara yang terisolasi seperti Myanmar selama ini," tambahnya.
Andrews mengatakan, rakyat Myanmar juga sudah memahami situasi dan mereka tidak ingin kembali ke masa lalu yang dipenuhi sanksi.
"Saya pikir ini bisa berhasil lagi," ucap Andrews.
Andrews mengatakan, sanksi ekonomi akan menjadi sinyal yang jelas kepada militer Myanmar. Desakan untuk pemberian sanksi juga semakin besar ketika militer menggunakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa di Myanmar yang menolak kudeta.
"Itu harus dihentikan dan komunitas internasional akan melakukan segala yang mereka bisa untuk melindungi rakyat dan hak asasi manusia," tegas Andrews.
Setelah militer menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi beserta para pejabat senior partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada pekan lalu, puluhan ribu orang melakukan aksi protes di jalan-jalan.
"Kami berada di pihak para pengunjuk rasa yang berada di jalan, berdemonstrasi untuk masa depan mereka untuk anak-anak mereka dan untuk hak-hak dasar mereka," lanjut Andrews.
Para pemimpin dunia perlu membahas penerapan sanksi untuk militer Myanmar yang telah melakukan kudeta dan merebut kekuasaan dari pemerintah sipil. 
BERITA TERKAIT: