Lorenzana menyebut, anggota pasukan Penjaga Keamanan Presiden (PSG) telah memperoleh vaksin tanpa izin pemerintah dan telah mendistribusikan tanpa sepengetahuannya.
"Ya diselundupkan, karena tidak resmi, hanya pemerintah yang bisa mengotorisasi," ujarnya, seperti dikutip
Reuters.
"Mereka perlu menjelaskan karena melanggar peraturan FDA," lanjut dia, merujuk pada Badan Makanan dan Obat-obatan yang bertanggung jawab atas pemberian izin vaksin.
Beberapa waktu lalu, muncul kabar bahwa unit pasukan khusus militer yang mengawal Presiden Rodrigo Duterte telah divaksinasi pada awal September. Meski hingga saat ini FDA Filipina belum memberikan izin pada satu pun vaksin Covid-19.
Kemudian pada Selasa (29/12), Kepala PSG Brigjen Jerur Durante mengonfirmasi kabar vaksinasi tersebut dan mengatakan langkah itu dilandasi dengan itikad baik. Ia juga mengungkap, Duterte baru diberi tahu setelah vaksinasi dilakukan.
Durante mengatakan PSG tidak mampu menunggu persetujuan. Tetapi ia tidak menjelaskan vaksin apa yang digunakan dan bagaimana memperolehnya.
Awal pekan ini, Kementerian Kesehatan dan FDA telah memberikan peringatan terkait dengan penggunaan vaksin. Mereka menyebut, penggunaan vaksin yang belum disetujui adalah ilegal.
Sekelompok anggota parlemen sayap kiri, Akbayan Partylist, kemudian mengkritik langkah yang dilakukan oleh militer dengan menyebutnya sebagai "perlakuan VIP".
Saat ini, Menteri Kesehatan Fransisco Duque mengatakan pihaknya tengah menyelidiki bagaimana PSG memperoleh vaksin tersebut.
Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana membenarkan bahwa sejumlah pasukan militer telah divaksinasi dengan vaksin Covid-19 yang diselundupkan dan belum disetujui oleh regulator. 
