Pemerintah Spanyol Berlakukan Keadaan Darurat Di Madrid, Kepada Wilayah Menilai Itu Tindakan Ilegal

Sebanyak tujuh ribu polisi berjaga untuk memastikan keadaan darurat bisa berjalan dengan baik di sekitar perbatasan Madrid.

Pada Jumat malam, semua pergerakan masuk dan keluar di Madrid dan sembilan kota lainnya, yang dianggap tidak penting, mulai dilarang.

Keadaan darurat corona dapat memberi keleluasaan khusus kepada pemerintah pusat pada saat krisis seperti ini untuk membatasi hak konstitusional warga negara.

Jika diberlakukan maka pergerakan penduduk Madrid dan beberapa kota di dekatnya akan dibatasi sesuai protokol kesehatan.

Langkah tersebut mendapat pertentangan dari otoritas lokal yang dipimpin kepala daerah Isabel Díaz Ayuso. Ayuso menganggap pembatasan itu ilegal, berlebihan, dan bencana bagi ekonomi lokal.

Mengikuti perintah kementerian kesehatan, otoritas Madrid pekan lalu akhirnya terpaksa melarang semua perjalanan yang tidak penting. Alih-alih pembatasan menyeluruh, Ayuso hanya menginginkan aturan pembatasan di tiap lingkungan dibedakan sesuai dengan tingkat penularan lokal.

Pengadilan Madrid pun memihakya pada hari Kamis. Pembatasan pun dicabut dan disesuaikan dengan tanggapan pemerintah daerah.

Menteri Kesehatan Salvador Illa pun mengecam otoritas regional atas sikapnya itu. "Penting agar tingkat infeksi di Madrid tidak meluas ke seluruh Spanyol!" kecamnya, seperti dikutip dari US News, Jumat (9/10).

"Kesabaran ada batasnya!" katanya lagi.

Ibu kota Spanyol itu memiliki 723 kasus virus korona per 100.000 orang dalam dua minggu hingga 8 Oktober, menurut Organisasi Kesehatan Dunia.