Amerika Serikat memberlakukan aturan terkait bantuan kemanusiaan untuk melawan virus corona kepada negara-negara yang diberikan diberikan program sanksi seperti Iran, Venezuela, Korea Utara, Suriah, Kuba, dan Ukraina.
Dalam sebuah Lembar Fakta yang dirilis oleh Departemen Keuangan (Depkeu) AS pada Kamis (16/4), terdapat beberapa aturan khusus terkait bantuan kemanusiaan kepada 6 negara tersebut yang telah disusun oleh Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC).
Di mana aturan sementara tersebut berlaku mulai 7 April hingga 10 Agustus 2020.
Berdasarkan Lembar Fakta tersebut, diungkapkan bahwa AS berkomitmen untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan akan terus menjangkau populasi yang berisiko di seluruh negara di dunia guna memerangi Coronavirus Disease (Covid-19).
Di mana setiap negara yang dikenai program sanksi diberlakukan aturan yang berbeda-beda oleh AS.
Iran
Untuk Iran, Depkeu mengatakan, guna memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau warga Iran, maka pemberian bantuan kemanusiaan dan penjualan serta ekspor komoditas pertanian, medis, obat-obatan, dan peralatan medis harus berasal dari AS ataupun entitas asing yang dimiliki atau dikendalikan AS.
Itu dilakukan karena program sanksi Iran difokuskan untuk menghentikan aliran dana yang dibutuhkan guna melanjutkan tindakan "kekerasan" dan "destabilisasi" yang sedang berlangsung di seluruh dunia.
Venezuela
Menurut Depkeu, program sanksi Venezuela dirancang untuk membatasi sumber pendapatan "mantan" rezim Nicolas Maduro yang tidak sah. Sehingga, aliran bantuan kemanusiaan tidak dilarang untuk diberikan kepada rakyat Venezuela,
"Orang AS tidak dilarang melakukan transaksi yang melibatkan negara atau orang Venezuela, asalkan pemerintah Venezuela dan orang-orang yang memiliki perilaku "terlarang" tidak terlibat," ujar Depkeu.
Hal tesebut guna memastikan barang-barang kemanusiaan dapat menjangkau rakyat Venezuela. Di mana AS mengizinkan adanya aliran pemberian bantuan, penjualan komoditas pertanian, makanan, obat-obatan, dan peralatan medis ke Venezuela.
Korea Utara
Tanpa tujuan lain, Depkeu mengatakan, sanksi terhadap Korea Utara dimaksudkan untuk menghentikan program Weapon of Mass Destruction (WMD) dengan membatasi akses ke sistem keuangan internasional.
"OFAC pada umumnya melisensikan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan layanan terkait kegiatan kemanusiaan tertentu...kepada warga sipil Korea Utara," ujar Depkeu seraya menambahkan bahwa layanan tersebut, tidak hanya sebatas pada pasokan alat kesehatan.
Di tengah pandemik, OFAC mengotorisasi transaksi terbatas yang melibatkan pemerintah Korea Utara dengan pembayaran yang wajar, pajak, bea impor, pembelian izin, hingga lisensi. Namun, OFAC melarang adanya hubungan kerja lain antara LSM dan pemerintah Korea Utara.
Suriah
Sanksi untuk Suriah sendiri dirancang untuk mencegah Presiden Bashar al-Assad dan para pendukungnya untuk mengakses istem keuangan asing. Kendati begitu OFAC tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa sanksi ini tidak membatasi kemampuan warga sipil yang berada di Suriah untuk menerima dukungan kemanusiaan dari masyarakat internasional.
Untuk Suriah, pemerintah AS bertujuan untuk melakukan kerja sama dengan organisasi internasional dan komunitas bantuan internasional. Utamanya agar penyediaan bantuan kemanusiaan dapat digunakan untuk pencegahan, diagnosis, perawatan, dan pemulihan pasien Covid-19.
Kuba
Dikatakan Depkeu, embargo Kuba dilakukan untuk menjatuhkan rezim komunis Kuba yang selama puluhan tahun telah menindas rakyat dan gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka.
"Meskipun embargo Kuba tetap berlaku,... OFAC mempertahankan beberapa otorisasi lisensi umum yang dirancang untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Kuba," ungkap Depkeu.
Ukraina/Rusia
Dalam hal ini, AS mengatakan, Rusia telah terlibat dalam berbagai kegiatan fitnah secara global, termasuk campur tangan dalam pemilihan umum, agresi terhadap Ukraina, memberi dukungan pada rezim Bashar al-Assad di Suriah dan Nicolas Maduro di Venezuela, terlibat dalam kejahatan siber, melakukan pelanggaran HAM, serta membantu Korea Utara untuk menghindari sanksi AS dan PBB.
Dengan demikian, program sanksi adalah alat utama AS untuk menghentikan upaya yang dilakukan oleh Rusia.
Namun, di tengah pandemik, Depkeu mengatakan, orang AS tidak dilarang untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan negara atau orang Rusia, kecuali yang melibatkan wilayah Krimea Ukraina, orang yang diblokir atau melakukan perilaku terlarang. 
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: