Palestina: Rencana Trump-Netanyahu Bukan Resep Untuk Perdamaian Dan Keadilan

Akan Dibawa Ke DK PBB

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sarah-meiliana-gunawan-1'>SARAH MEILIANA GUNAWAN</a>
LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN
  • Kamis, 30 Januari 2020, 10:35 WIB
Palestina: Rencana Trump-Netanyahu Bukan Resep Untuk Perdamaian Dan Keadilan
Presiden Palestina Mahmoud Abbas/Net
rmol news logo Palestina akan membawa rencana perdamaian Timur Tengah kontroversial ala Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Dewan Keamanan PBB dalam dua pekan mendatang.

Informasi itu diungkapkan oleh Dutabesar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour kepada wartawan di New York, AS, Rabu (29/1).

Mansour mengatakan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan berpidato di depan DK PBB pada pertengahan Februari dan menjabarkan rancangan resolusinya untuk menentang rencana perdamaian yang disusun oleh Trump dan sekutunya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Selasa (28/1).

Lebih lanjut, Mansour mengungkapkan pihaknya akan menarik dukungan untuk membentuk oposisi yang kuat dan besar guna melawan recana Trump.

Pasalnya, rencana perdamaian yang di dalamnya berisi peta perbatasan Israel-Palestina, dikatakan Mansour hanyalah menguntungkan pihak Israel.

"(Rencana Trump) bukan resep untuk perdamaian atau keadilan. Ini adalah resep untuk penghancuran hak nasional rakyat Palestina, dan itu tidak akan berhasil," tegas Mansour seperti dimuat Anadolu Agency.

"Mereka yang berpikir rakyat Palestina akan mengalah, mereka tidak akan. Mereka yang berpikir rakyat Palestina akan berkemas dan pergi, mereka tidak akan," lanjutnya.

Sementara itu, setelah pengumuman rencana perdamaian Trump, jurubicara PBB Stephane Dujarric mengatakan posisi PBB tidak akan berubah dan akan merujuk kembali ke resolusi Dewan Keamanan sebelumnya.

"PBB tetap berkomitmen untuk mendukung warga Palestina dan Israel untuk menyelesaikan konflik berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian bilateral untuk mewujudkan visi dua negara (guna) hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan dalam wilayah yang diakui berdasarkan garis pra-1967," kata Dujarric dalam keterangannya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA