Begitu kata Komite Pengawasan. Majelis dalam sebuah laporan baru, dirilis pada hari Senin (29/7).
Berdasarkan 60.000 halaman dokumen , laporan tersebut menjabarkan secara rinci bagaimana pemerintahan Trump diduga mendukung upaya IP3 International, yakni sebuah konsorsium swasta, untuk memenangkan kontrak untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi.
"Laporan hari ini mengungkapkan bukti baru dan luas yang menguatkan komite
whistle-blower dan mengungkap bagaimana kepentingan perusahaan dan asing menggunakan akses unik mereka untuk mengadvokasi transfer teknologi nuklir Amerika Serikat ke Saudia Saudi," kata Perwakilan Elijah Cummings, ketua Demokrat dari Oversight Komite, dalam sebuah pernyataan.
"Rakyat Amerika pantas mengetahui fakta-fakta tentang apakah Gedung Putih bersedia menempatkan potensi keuntungan teman-teman pribadi presiden di atas keamanan nasional rakyat Amerika dan tujuan universal mencegah penyebaran senjata nuklir," kata Cummings, seperti dimuat
Channel News Asia.
Komite Pengawas sendiri telah melaporkan pada Februari lalu bahwa beberapa "pelapor" yang tidak disebutkan namanya telah mengajukan peringatan tentang upaya Gedung Putih untuk mempercepat transfer teknologi nuklir Amerika Serikat yang sangat sensitif ke Arab Saudi.
Para pakar kontrol senjata khawatir teknologi itu akan memungkinkan Arab Saudi untuk memproduksi senjata nuklir di masa depan, dan berkontribusi pada perlombaan senjata baru di Timur Tengah.
Sementara itu, untuk diketahui, IP3 adalah kelompok pribadi yang dipimpin oleh sekelompok mantan pejabat pemerintah termasuk pensiunan Laksamana Michael Hewitt, pensiunan Jenderal Angkatan Darat Keith Alexander dan Jack Keane dan mantan Penasihat Keamanan Nasional Reagan Bud McFarlane.
Mantan Penasihat Keamanan Nasional Michael Flynn adalah seorang konsultan IP3 sampai dia dipecat oleh Trump pada Januari 2017.
Laporan yang sama menyebutkan, Thomas Barrack, yang merupakan seorang teman Trump dan ketua Colony Capital, sebuah perusahaan investasi utama Amerika Serikat direkrut oleh IP3 International untuk menggunakan aksesnya ke Trump untuk memenangkan dukungan pemerintah untuk rencana IP3 membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Timur Tengah.
Sejak Presiden Donald Trump memenangkan pemilu 2016, sekelompok pengusaha Amerika Serikat telah berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari kesepakatan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi. Di sisi lain, mereka berusaha untuk menghindari pembatasan Amerika Serikat. 
