Â
Hal itu dipastikan oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, di Ruang Palapa, Kemlu, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (21/2).
Â
Diketahui, meskipun merupakan negara tetangga sekaligus negara sahabat bagi Indonesia, namun Australia memiliki sudut pandang berbeda dalam menyikapi persoalan Palestina-Israel.
Â
Perdana Menteri Australia Scott Morrison baru-baru ini mempertimbangkan pengakuan resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan Australia dari Tel Aviv.
Â
Bertolak belakang dengan Australia, Indonesia tetap tegas tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum tercapainya solusi dua negara.
Â
"Tetapi terkait dengan statementnya Perdana Menteri Australia, mungkin kita sudah mengerti posisinya Australia," jelas Arrmanatha.
Â
"Dan fakta bahwa mereka tidak membuka kedubesnya saat ini itusudah menentukan posisinya mereka, mengenai posisi dan perkembangan perundingan perdamaian Palestina dan Israel," tutur pria yang akrab disapa Tata ini.Â
Â
Tata juga berharap, bahwa kerja sama Indonesia dan Australia khususnya dalam bidang perdagangan dapat terus terjalin, terlebih dengan adanya rencana penandatanganan komitmen kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia-Austaralia yang akan dilakukan pada bulan Maret mendatang.
Â
"Saya sampaikan terkait dengan IA-CEPA, kedua menteri perdagangan sedang membahas isu ini terkait dengan rencana penandatanganan, memang disebut bahwa harapannya bisa kita tangani dalam bulan maret, tapi mereka sedang membahas secara teknis mengenai penandatanganan IA CEPA," tandas Tata.Â
Â
Sementara itu Direktur Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kemanusiaan Kemlu Achsanul Habib menyampaikan bahwa persoalan Palestina hanyalah satu dari bagian hubungan dengan negara lainn yang lebih kompleks.Â
Â
"Persoalan Palestina itu satu dari bagian hubungan yang lebih luas dan kompleks ya tentunya tidak ada satu isu yang kemudian isu lainnya langsung otomatis berdampak, saya kira kita (Indonesia-Australia)," ungkapnya.
[mel]
BERITA TERKAIT: