Begitu kata dua pejabat anonim di Komisi Pemilihan Umum Thailand mengatakan kepada
Reuters pada hari Selasa (15/1).
Komisi Pemilihan Umum Thailand belum secara resmi mengumumkan penundaan tersebut, tetapi dua pejabat senior pemilihan umum itu mengatakan bahwa tidak mungkin mengadakan pemilihan pada 24 Februari, seperti yang diumumkan bulan lalu.
Junta militer yang telah memerintah selama hampir lima tahun sebelumnya menyarankan penundaan satu bulan karena penjadwalan bentrokan dengan penobatan raja pada bulan Mei.
"Pemilihan 24 Februari tidak dapat terjadi karena Komisi Pemilihan tidak memiliki cukup waktu untuk menyelenggarakannya," kata seorang pejabat senior komisi tersebut.
"Sekarang ada dua kemungkinan tanggal 10 Maret atau 24 Maret," kata pejabat itu.
Upacara penobatan untuk Raja Maha Vajiralongkorn telah dijadwalkan untuk digelar pada 4-6 Mei, dan pemerintah Thailand mengatakan akan ada ritual kerajaan yang berlangsung 15 hari sebelum dan tiga hari setelahnya.
Dua partai politik terbesar mengatakan mereka tidak keberatan dengan penundaan itu.
Di bawah hukum, Komisi Pemilihan harus mengesahkan anggota parlemen yang menang dalam waktu 60 hari pemungutan suara, dan parlemen harus bersidang dalam waktu 15 hari dari hasil pemilihan dan Raja harus memimpin pembukaan parlemen.
[mel]
BERITA TERKAIT: