Demikian disampaikan Deputi III Kantor Staf Presiden, Wahyu Widodo. Mantut Wahyu, kalau dikatakan 100 persen untuk infrastruktur, tentu saja tidak. Utang itu juga untuk menutup defisit negara. Dan kebijakan ini antara kontraktif (diam saja) atau ekspansif (lari kencang).
"Karena kita ekspansif belanja kita lebih besar daripada pendapatan," kata Wahyu, dalam diskusi yang dilaksanakan DPP Taruna Merah Putih (TMP) di bawah kepemimpinan Maruarar Sirait dengan tema 'Menakar Utang Jokowi" di Kantor DPP TMP, Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta.
Wahyu mengatakan bahwa utang luar negeri pemerintah sudah mencapai 180,215 miliar dolar AS. Utang luar negeri itu memiliki komposisi yang berbeda. Misalnya, uang terhadap IMF dulu itu karena Indonesia menjadi anggota IMF. Itu juga karena Indonesia kekurangan devisa.
"Kenapa kita berhutang? Ada hakikat lain yg biasanya menjadi bagian hubungan antar negara-negara dunia. Yaitu surplus dana. Maka pakailah keuangan itu dengan produktif misalnya membeli deposito, obligasi," ungkapnya, di hadapan ratusan peserta.
Wahyu menjelaskan mengapa tidak hanya dengan pajak saja. Ia menjelaskan bahwa negara berkembang itu perlu pinjaman karna pembangunan tidak bisa ditunda, simpanan domestik tidak cukup atau terlalu lama diakumulasi dan perlu pendanaan segera. Sementara di antara keuntungan utang adalah manfaat pembangunan segera dinikmati
"Kenapa utang? Karna defisit anggaran. Kenapa defisiit? Karna kita eskpansif. Kenapa ekspansif karna kita sedang mempercepat pembangunan. PDB itu adalah seluruh produksi yang dilakukan di negara Indonesia itu berapa. Kalau diitung secara keseluruhan PDB kita itu sekitar 14.000 triliun," ungkapnya.
[mel]
Utang itu berasosiasi negatif. Namun demikian, apabila utang itu dimanfaatkan untuk hal yang produktif justru utang itu akan menjadi return yang besar. Karena itu, utang tak bisa dilihat secara parsial. 
_(1).jpg)
_(1)_(1).jpeg)
