Tak Ada Status Ibu Negara Untuk Brigitte Macron

Elysee Palace tidak membuat pernyataan resmi soal hal tersebut namun dalam sebuah pengumuman ditegaskan bahwa peran Brigitte ke depan sepenuhnya hanya akan bersifat publik dan bukan politis.

Langkah tersebut diambil menyusul petisi atas status resmi Ibu Negara serta anggarannya yang ditandatangani oleh lebih dari 280 ribu warga Perancis

Sementara jajak pendapat YouGov untuk edisi Prancis Huffington Post menunjukkan bahwa 68 persen di bulan Mei menunjukkan 68 persen publik Prancis menentang peran resmi bagi Brigitte.

Selama kampanye pemilihannya, Macron menegaskan bahwa peran istrinya bila ia menjadi presiden tidak akan didanai oleh pendanaan publik.

Selain itu, salah satu tindakan pertama yang diambil oleh Macron setelah mengambil alih kekuasaan adalah dengan membentuk sebuah partai pekerja untuk memeriksa posisi First Lady.

Sementara itu dalam serangkaian Tweet, Jurubicara pemerintahan Perancis Christophe Castaner membela posisi Brigitte, namun menegaskan tidak akan ada perubahan yang dibuat.

"Brigitte Macron memerankan peran dan tanggungjawabnya. Kami berupaya untuk transparan," tulisnya.

"Tidak ada modifikasi dari konstitusi, tidak ada pendanaan baru, tidak ada gaji bagi Brigitte Macron," sambungnya seperti dimuat CNN.

Merujuk pada konstitusi Perancis, pasnagan Presiden tidak memiliki posisi resmi kendati mereka memiliki kantor dan sejumlah penasihat. [mel]