Aturan itu dibuat oleh pemerintah Burundi baru-baru ini sebagai bagian dari kampanye "moralisme masyarakat" yang digagasan oleh Presiden Pierre Nkurunziza.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Burundi Terence Ntahiraja mengatakan bahwa tindakan keras terhadap hubungan informal diperlukan untuk memerangi ledakan populasi.
Hal itu dikarenakan beberapa waktu terakhir terlalu banyak siswi yang mulai hamil dan pria memanfaatkan wanita dengan kumpul bersama beberapa tanpa ikatan.
Ia mengatakan bahwa pernikahan gereja dan pernikahan negara merupakan solusi atas ledakan populasi negara tersebut. Itu juga dinilai sebagai bagian dari tugas patriotik.
"Kami ingin orang-orang Burundi mengerti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya," jelasnya.
"Semua ini dilakukan dalam kerangka program pelatihan patriotik," katanya, mengacu pada sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden Nkurunziza.
Belum jelas apa sanksi yang akan diterima bila perintah itu tidak dilakukan.
Namun dikabarkan
AFP bahwa di antara sanksi yang mungkin diterapkan adalah bahwa setiap anak yang lahir di luar nikah tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pendidikan gratis atau perawatan medis.
[mel]
BERITA TERKAIT: