Proposal PBB Untuk Mengakhiri Konflik Ditolak Pemerintah Suriah

Berdasarkan proposal tersebut, wilayah timur Aleppo yang dikuasai pemberontak akan tetap berada di bawah kendali oposisi jika pejuang pemberontak mundur.

Namun Menteri Luar Negeri Walid al-Muallem menyebut kepada utusan PBB untuk Suriah Staffan De Mistura akhir pekan kemarin bahwa hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan nasional.

Mistrura menyarankan agar pemerintah Suriah memberikan "hibah" otonomi dan mengakui pemerintahan lokal yang dikuasai pemberontak Aleppo.

Namun Muallem menolaknya karena menilai bahwa lembaga negara harus dipulihkan di seluruh kota karena itu adalah masalah kedaulatan nasional.

"Hal ini tidak dapat diterima sama sekali untuk meninggalkan sekitar 275.000 orang kami sebagai sandera untuk 6.000 atau 7.000 orang bersenjata. Tidak ada pemerintah di dunia yang akan menerima itu," tegas Muallem. [mel]