Data itulah yang menjadi dasar bagi Human Right Watch, Stop Aids and International HIV/Aids Alliance dan sekitar 300 kelompok masyarakat sipil lainnya yang telah menandatangani surat bersama yang ditujukkan kepada Kontrol Dewan Narkotika Internasional (INCB) dan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) untuk meminta memecah keheningan mereka atas tindakan tersebut.
"Kami menyerukan kepada badan pengawasan obat PBB untuk secara publik mengecam kekejaman di Filipina. Pembunuhan tidak masuk akal ini tidak dapat dibenarkan sebagai tindakan pengendalian obat," kata Ann Fordham, direktur eksekutif International Consortium Drug Policy (IDPC).
Sementara itu Presiden Filipina Rodrigo Duterte menekankan komitmen untuk memberantas narkoba di negara tersebut.
Dikabarkan
The Guardian (Selasa, 2/8), sejak 10 Mei, hari di mana Duterte diumumkan sebagai pemenang pemilihan presiden, setidaknya ada 704 orang tewas dibunuh karena diduga terlibat dengan obat-obatan terlarang.
Pembunuhan kabarnya dilakukan oleh polisi dengan atribut kekerasan bagi yang mereka menolak penangkapan serta kelompok sipil yang main hakim sendiri.
"Kami tidak dapat mengobarkan perang terhadap narkoba dengan darah. Kami hanya akan diperdagangkan kecanduan obat dengan yang lain jenis yang lebih jahat dari kecanduan," kata salah seorang senat dan mantan Menteri Kehakiman Leila de Lima.
[mel]
BERITA TERKAIT: