Hal itu sejalan dengan upaya Perdana Menteri Shinzo Abe untuk mendorong Jepang memainkan peran lebih dalam keamanan serta diplomasi global.
Jepang sendiri saat ini merupakan negara donor terbesar keempat dunia yang tergabung dalam bantuan pembangunan resmi atau official development assistance (ODA) setelah Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman.
Bahkan Menteri Luar Negeri Jepang sendiri, Fumio Kishida menyebut bahwa bantuan pembangunan negaranya merupakan alat diplomatik terbesar bagi Jepang.
Para penasihan Menteri Luar Negeri melalui laporannnya menyebut bahwa Jepang harus dapat menahan diri dari menyalurkan ODA untuk keperluan militer. Sebaliknya, Jepang harus menyalurkan bantuan untuk kegiatan kemanusiaan seperti bantuan bencana.
Pemerintah Abe sendiri saat ini sedang mengkaji kebijakan ODA dan rencana untuk menyusun seperangkat prinsip baru pada akhir tahun ini.
"Ada negara-negara yang dilanda berbagai jenis kerentanan dan pengembangan tantangan bahkan setelah mereka mencapau tingkat pertumbuhan tertentu," kata para penasihat dalam laporannya seperti dilansir
Reuters.
Negara-negara yang bisa menjadi sasaran baru bantuan Jepang termasuk di antaranya adalah yang terletak di kawasan Karibia dan Timur Tengah.
Selain itu para penasihat juga merekomendasikan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta untuk memaksimalkan upaya Jepang memperluas bantuan ke luar negeri.
"Kerjasama antara sektor publik dan swasta semakin semakin penting untuk mempertemukan pengetahuan, teknologi, dan berbagai sumber daya Jepang yang unggul serta mendukung negara-negara berkembang secara lebih efektif," katanya.
Sejak menduduki jabatannya pada Desember 2012 lalu, Abe telah bepergian ke luar negeri untuk mempromosikan kebijakan luar negeri Jepang yang lebih proaktif memberikan kontribusi terhadap perdamaian serta membantu perusahaan-perushaan Jepang mengembangkan usaha mereka ke luar negeri.
[mel]
BERITA TERKAIT: