Bantahan itu dikeluarkan oleh Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban atau NCPO yang dijalankan militer sejak mengambil alih kekuasaan pada akhir Mei lalu.
"NCPO tidak memiliki kebijkan untuk menyapu dan membersihkan (pekerja asing ilegal), namun tim harus terus pergi ke ke daerah di mana ada pekerja ilegal demi mengatur tenaga kerja asing yang telah manjadi masalah selama 10 tahun terakhir," kata juru bicara NCPO Winthai Suvaree pada Senin (16/6).
Namun ia juga menegaskan bahwa pekerja asing yang legal di Thailand tidak perlu khawatir dan tetap dapat melanjutkan aktivitasnya.
"Kami meminta mereka yang mempekerjakan pekerja asing melanjutkan kegiatan mereka seperti biasa dan menjaga ketertiban," sambungnya seperti dikabarkan
Reuters.
Sebelumnya, International Organization for Migration (IOM) memperkirakan, lebih dari 100 ribu warga Kambodia yang tidak memiliki surat-surat resmi memasuki Thailand sejak kudeta tak berdarah dilakukan militer Thailand 22 Mei lalu.
[mel]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: