Kedua negara diberi waktu hingga Jumat (8/11) untuk membayar kontribusi keuangan yang selama ini tak dibayarkan. Namun hingga tenggat terlewati UNESCO mengaku tidak menerima pengiriman uang dari Amerika maupun Israel.
"Dengan rasa hormat, saya sangat menyesal (memutuskannya). Ini adalah aturan kami. Kami telah kehilangan kontributor terbesar kami. Ini (sebenarnya) memiliki pengaruh pada semua program kami," kata Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, seperti dikutip dari
New York Times (Sabtu, 9/11).
Negara adidaya itu enggan memberikan konstribusi finansial sejak Oktober 2011 atau setelah UNESCO menetapkan status keanggotaan penuh untuk Palestina. Berdasarkan UU, AS tidak bisa memberikan sumbangan keuangan kepada organisasi PBB yang mengakui keberadaan negara Palestina. Dengan demikian, AS harus rela haknya untuk memberikan suara di Majelis Umum dibekukan.
Saat menjadi anggota, AS memiliki peran penting dalam badan dunia ini. Setidaknya AS menyediakan dana sekitar 70 juta dolar AS atau sekitar 22 persen di luar anggaran tahunan. Namun selama AS "ngambek", UNESCO menutupi kekurangan itu dengan menciptakan dana darurat dari Arab Saudi, Qatar, Norwegia dan negara-negara lain.
[ian]
BERITA TERKAIT: