"Dia telah bekerjasama sepenuhnya dengan pengadilan sampai sekarang," kata Menteri Luar Negeri Kenya, Amina Mohamed, pada sebuah konferensi pers yang diadakan di depan kantor presiden, Rabu (9/10), dikutip dari
Al Jazeera. Dia merujuk pada sidang ICC sebelum Pemilihan Presiden Kenya pada bulan Maret.
Tuduhan ICC terhadap Presiden Kenyatta dan Wakil Presiden William Ruto berhubungan dengan kekerasan setelah Pemilu di Kenya tahun 2007-2008 yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk perkosaan massal.
Kenyatta telah meminta untuk menghadiri sidang pengadilan melalui sambungan video. Namun, hakim belum memberikan jawaban atas permintaan tersebut. Namun sebelumnya, hakim telah menolak permintaan serupa dari Ruto.
Herman Von Hebel, seorang eksekutif ICC mengatakan kepada wartawan di Den Haag pada hari Rabu bahwa pemerintah Kenya sejauh ini sepenuhnya bekerja sama dengan penyelesaian kasus tersebut. Namun belum diberitakan kapan tepatnya sidang ICC yang menyeret anak proklamator Kenya tersebut akan digelar. Kabar berhembus menyebut pengadilan bakal diadakan November mendatang.
Jika Kenyatta memutuskan untuk tidak mengadiri sidang ICC, maka Kenya bisa menjadi negara yang terisolasi secara politik dan dikenakan sanksi internasional. Di sisi lain, kejadian serangan bersenjata ke mal di Nairobi yang menewaskan lebih dari 60 orang pada akhir September lalu memungkinkan sanksi menjadi lebih ringan. Serangan tersebut telah merugikan masyarakat Kenya dan menarik simpati internasional.
Kelompok Al-Shabab mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam serangan itu. Serangan tersebut merupakan balasan atas pengiriman pasukan Kenya ke negara tetangga, Somalia.
[ald]
BERITA TERKAIT: