Pensiunan Penguasa Rame-rame Jadi Konsultan Perdamaian

Meski sudah pensiunan, para bekas pembuat keputusan atau decision maker Asia tetap ingin berperan penting di dunia internasional. Pilihannya jatuh menjadi konsultan perdamaian.

Para eks penguasa ini berga­bung dalam Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) atau Dewan Per­da­maian dan Rekonsisliasi Asia. APRC, lem­baga non pemerintah yang me­ngusahakan terjadinya perda­maian dan re­konsiliasi. APRC pertama kali diluncurkan pada pertemuan di Thailand, Sep­tember 2012.

Lembaga ini di­bentuk bekas pejabat yang ingin aktif mewu­judkan perdamaian dan rekon­siliasi. Saat ini, APRC diketuai bekas Wakil Perdana Menteri (PM) yang juga Menlu Thailand Sura­kiart Sathirathai.

Kehadiran lembaga yang di­di­rikan oleh para bekas pemimpin di Asia itu, melahirkan harapan ma­syarakat di kawasan (Asia) akan terjadinya perdamaian.

Kemarin, Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta jadi tempat per­temuan pertama APRC de­ngan para diplomat dan per­wa­kilan luar negeri yang ada di In­do­nesia, serta utusan tetap di ASEAN.

Dalam sambutannya, anggo­ta APRC yang juga bekas Men­lu Hasan Wirajuda menya­ta­kan, menghargai kesuk­sesan Indone­sia dalam melak­sanakan de­mok­­rasi.

“Kami me­ng­apresiasi In­do­­ne­sia dalam melaksanakan de­mok­rasi yang telah dimulai, ter­utama sejak reformasi,” katanya.

Hasan menilai, pembentukan lembaga ini merupakan sebuah re­aksi atas berbagai konflik yang tengah terjadi akhir-akhir ini, khu­susnya di kawasan Asia.

“Kami menginginkan agar se­tiap negara (yang sedang ber­kon­flik) mau me­nerima pende­katan yang dila­ku­kan pihak ke­tiga,” imbau Hasan.

Anggota APRC asal Indonesia lain, bekas Wapres Jusuf Kalla, menyampaikan panda­ngan­nya terkait konflik di suatu negara.

“Tidak ada negara yang be­nar-benar terbebas dari konflik. Ma­ka dari itu, konflik membu­tuh­kan dialog. Kami adalah kon­sultan perdamaian,” kata Kalla menje­laskan tujuan lem­baga yang didi­rikan para be­kas pe­mimpin itu.

Dia menekankan dialog seba­gai bentuk upaya penyelesaian konflik. “Dari dialog akan diha­silkan kepercayaan. Dari keper­cayaan akan lahir pengetahuan. Dari pengetahuan kita mem­bu­tuhkan jaringan untuk melak­sanakannya,” kata JK.

“Jadi konsultan perdamaian itu penting, sama seperti kon­sultan bisnis,” imbuhnya.

Bekas PM Pakistan Shau­kat Aziz turut menyatakan pen­da­patnya. “Perdamaian tidak akan kom­plet jika tidak diiringi de­ngan rekonsiliasi,” kata Aziz.

Anggota APRC asal Fin­lan­dia, Juha Christensen, me­nya­takan, kehadiran APRC pada da­­sarnya bukan untuk me­laku­kan inter­vensi terkait dengan konflik yang sedang terjadi di suatu wilayah.

“Kami berada di sini untuk me­layani dan melengkapi upaya per­damaian,” tukas Chris­tensen yang juga Ketua Peace Archi­tecture and Conflict Tran­forma­tion Alliance (PACTA).

Pertemuan itu mengangkat kasus sengketa di Laut China Selatan. Bekas Wakil PM Singa­pura Shunmugam Jayakumar mengutarakan pen­dapat priba­dinya mengenai seng­keta Laut China Selatan. Dia tetap menya­rankan kedua belah pihak agar tidak terus berprasangka buruk.

“Apa yang sangat dibutuhkan dalam sengketa itu adalah upaya damai untuk menyelesaikan ma­salah, mengurangi ketegang­an dan menin­dak­lan­jutinya ber­da­sar­kan Undang Undang Laut In­ternasioal atau UNCLOS,” te­rang Jayakumar.

“Harus ada langkah diplo­ma­tik. Jangan ada prasangka buruk me­ngenai kedaulatan,” katanya.

Jayakumar menyebut sikap Fi­lipina yang ingin membawa seng­­keta ilaut China Selatan ke ting­kat inter­nasional, sebagai sikap yang unilateral (se­pihak). Filipina disarankan meminta pen­dapat China terlebih dulu se­be­lum mem­bawa sengketa itu ke pe­ngadilan internasional.

“Kita belum tahu respons dari China mengenai hal ini. Cara yang paling efektif dalam me­ngatasi sengketa ini tetap dengan mengurangi ketegangan,” pung­kas Jayakumar.

Sebagai anggota  APRC, Jaya­kumar mengatakan bah­wa ku­rang baik untuk berko­mentar me­ngenai sengketa terse­but, ter­utama yang berkaitan de­ngan resolusi konflik. Pihak APRC ha­nya akan sepakat beker­ja bila kedua belah pihak yang berseng­keta menyetujui keha­di­rannya sebagai mediator konflik.

Sebagai salah satu organisasi yang mengkampanyekan per­da­maian, APRC pun siap mem­ban­­tu negara-negara lain di be­lahan dunia ini yang tengah di­landa konflik antar negara mau­pun konflik domestik.

Organisasi itu beranggotakan para pakar-pakar yang tak lain mantan negarawan ternama di dunia. Mereka juga dapat mem­buat rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk resolusi konflik.  [Harian Rakyat Merdeka]