PNG Cabut Kewarganegaraan Buron WNI Djoko S Tjandra

PM O’Neill menghendaki, semua masalah antara Djoko dengan Pemerintah Indonesia harus di­selesaikan sebelum menjadi war­ga negara PNG.

“Saya tidak akan mentolerir praktik pemberian kewar­ga­ne­garaan tanpa penyaringan yang tepat dan tanpa pemeriksaan yang teliti,” tegas O’Neill.

Djoko terlibat masalah serius di Tanah Air. Dia didakwa terlibat dalam skandal perbankan di In­donesia. Dia terlibat pencucian uang miliaran dolar AS. Atas keja­hatannya ini, dia dicari polisi in­ternasional atau Interpol.

Djoko hengkang ke ibukota PNG, Port Moresby, pada 10 Juni 2010 dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdana­ku­suma. Dia kabur hanya se­hari sebelum Mahkamah Agung me­ngeluarkan keputusan atas per­karanya.

Kantor Perdana Menteri PNG me­nya­takan, adalah wewenang Kementerian Imigrasi untuk meninjau kembali proses itu dan bagaimana Djoko bisa mem­pe­roleh kewarganegaraan.

Pekan lalu, Komite Penasihat Imigrasi dan Kewarganegaraan PNG memberikan akte kewar­ganegaraan kepada sejumlah war­­ga asing, salah satunya Djoko.

Menteri Luar Negeri dan Imi­grasi Papua Nugini Ano Pa­la, mengatakan, dia menyetujui ke­warganegaraan Djoko atas re­ko­mendasi Komite Penasihat Ke­warganegaraan. Menurut Pala, Djoko adalah seorang pe­ngusaha dan investor yang baik. Karena itulah, dia diberi kewa­r­ga­negaraan­.

“Dia bukan buron, bukan pen­jahat. Dia pernah menghadapi gu­gatan perdata. Dia tidak di­nya­takan bersalah melakukan pe­langgaran pidana. Demikianlah informasi yang kami peroleh dari Komisaris Tinggi,” kata Menlu Pala dalam wa­wan­cara dengan Radio Australia.

“Itulah informasi yang dite­ruskan kepada Komite Penasi­hat. Atas dasar rekomendasi itu, me­reka diberikan kewarga­ne­ga­raan,” tambahnya.  

Pemberian kewarganegaraan kepada Djoko sebenarnya dinilai tidak sesuai dengan UU Ke­war­ganegaraan Papua tahun 1975 dan UU Kewarganegaraan (Aman­­demen) tahun 1996.

“Dalam konstitusi dijelaskan bahwa butuh delapan tahun ting­gal di negara ini untuk mendapat kewarganegaraan. Persyaratan ini tampaknya telah diabaikan, jika laporan media benar,” jawab Pre­siden Kamar Dagang Papua John Leahy.

“Tindakan tersebut mem­per­tanyakan motivasi dari pihak yang telah meloloskan Djoko dan harus ditinjau ulang,” lanjutnya.

Surat kabar PNG, The National memberitakan bahwa Indonesia tak bisa melakukan apapun ka­rena di PNG  dalam nuansa pe­milu. Pihak berwenang Indo­ne­sia baru akan melakukan pen­dekatan diplomasi dengan PNG setelah pemilu berakhir Agus­tus. [Harian Rakyat Merdeka]