Ditangkap, Otak Kudeta PNG Minta Ampun

RMOL. Sekelompok prajurit yang melakukan kudeta militer di Papua New Guinea (PNG), Ka­mis (26/1), akhirnya keok juga. Mereka kini mengemis peng­ampunan dari pemerintah.

Ketegangan politik meningkat di negara Pasifik yang kaya sumber alam tetapi miskin itu, ketika pensiunan tentara yang setia kepada Somare, Yaura Sasa, melancarkan pemberontakan untuk merebut kekuasaan dari tangan O’Neill.

Kolonel Sasa memimpin pem­berontakan militer Kamis, lalu menangkap panglima Angkatan Bersenjata Francis Agwi dan mengumumkan dirinya sebagai pemimpin baru militer. Sasa menetapkan batas waktu tujuh hari bagi dipulihkannya bekas Perdana Menteri Sir Michael Somare sebagai pemimpin negara itu, dan PM Peter O’Neill mele­takkan jabatan.

Namun O’Neill’ meng­umum­kan, krisis itu telah berakhir pada Kamis petang setelah me­nang­kap 15 dari 30 tentara yang setia pada Sasa dan menjamin pe­narikan tentara lainnya dan pembebasan Aqwi.

Kemarin, Sasa bersama 20 pendukungnya telah ditahan di Taurama Barracks, Port Moresby, dekat markas militer Murray Barrack. Polisi Dominic Kakas membenarkan, Sasa telah me­minta maaf atas kejadiaan usaha kudeta tersebut.

Kudeta militer yang terjadi di PNG merupakan bagian dari krisis politik di tengah saling klaim kekuasaan antara Somare dengan O’Neill. Krisis antara keduanya telah berlangsung selama enam bulan terakhir.

PM O’Neill mengecam sa­ingan­nya Somare. Dia menga­takan, tindakan pemberontakan itu adalah sebuah lelucon. “Papua New Guinea layak mendapatkan yang lebih baik dari Somare,” ujar PM O’Neill.

PM O’Neill, yang didukung masyarakat sipil menolak mun­dur dari jabatannya, sementara Somare menegaskan, dia adalah pemimpin sah negara itu, me­runut kepada putusan Mahkamah Agung. MA menyatakan De­sember lalu bahwa Somare ada­lah PM yang sah.

“Kami tidak menginginkan keadaan ini terus berlangsung di mana satu pemerintah yang buruk menangkap pasukan yang di­siplin,” kata Somare dalam satu peryataan yang dikirim putrinya Betha kepada AFP.

“Adalah tugas polisi dan mi­liter untuk mentaati keputusan-keputusan Mahakamah Agung dan mendukung pemerintah yang sah, Somare/Agiru,” pung­kasnya. [Harian Rakyat Merdeka]