Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, menilai langkah Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel adalah langkah keliru.

"Keputusan itu tidak tepat. Jelas itu merugikan masa depan Palestina dan mengganggu hubungan Australia dengan mitra-mitra strategisnya termasuk Indonesia," ujar Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Rofi Munawar usai memimpin Sidang Kawasan Asia Pasifik di Konferensi Parliamentarians for Al-Quds yang dihelat di Istanbul, Turki, 14-15 Desember 2018, kemarin.

Lebih jauh politisi PKS itu meminta Australia meninjau ulang pengakuan tersebut. Pasalnya, imbuh dia, mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel merupakan langkah ceroboh dan buruk bagi masa depan perdamaian Palestina-Israel.

"Kendati Australia berjanji tidak akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem Barat sampai ada status penentuan akhir, tapi mereka lupa justru dengan pengakuan itu semakin sulit mencapai penentuan status akhir," tegas Rofi di sela-sela Konferensi Parliamentarians for Al-Quds yang dihadiri Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan dan lebih dari 500 anggota parlemen.

Rofi mengingatkan negara-negara lain tidak mengikuti langkah AS dan Australia tersebut.

"Mengikuti kebijakan AS di bawah Trump terbukti kerap kali memantik kegaduhan internasional. Dunia termasuk Australia seharusnya menyadari gaya kepemimpinan Trump yang seringkali ceroboh dan destruktif," tegas dia mengingatkan.

Politisi yang duduk di komisi tujuh itu menegaskan, dewasa ini masyarakat internasional melihat masalah konflik Palestina-Israel tidak lagi urusan kawasan Arab dan Islam.

"Di Konferensi Parliamentarians for Al-Quds, Delegasi DPR meminta insan parlemen sedunia melihat Palestina sebagai masalah kemanusiaan dan ketidakadilan. Kami para anggota parlemen di sini sepakat dengan cara pandang itu," pungkas dia. [lov]