Rencana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menginvestigasi kasus KTP-el yang sering berceceran mendapat dukungan dari pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahkan berharap pansus turut menginvestigasi dugaan bocornya data KTP-el hingga dokumen yang relevan menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

"Saya berharap pansus itu akan memberikan kepada masyarakat, semacam ketenangan tentang keraguan yang berkembang atas bocornya data KTP-el dan dokumen yang relevan, sehingga tak ada lagi kecurigaan atas pelaksanaan pemilu nanti. Dan juga tidak ada lagi yang merasa ini dicurangi atau seperti apa," kata Fahri Hamzah dalam pesan singkatnya yang diterima wartawan, Kamis (13/12).

Menurut politisi dari PKS itu, semua orang harus punya perasaan yang tenang bahwa pemilu ini akan berlangsung dengan judril dan transparan, sehingga kalah atau menang diterima masyarakat.

"Itu adalah target jangka pendeknya," katanya.

Dia menjelaskan, dalam jangka panjang, memang harus mengidentifikasi, apabila ada korupsi dalam KTP-el ini, tentu harus ditingkatkan pada tingkat tender, bukan cuma sekadar proses korupsi politik saja.

Sebab korupsi pengadaan barang yang menyebabkan kemungkinan besar juga ada data-data dan rahasia negara itu tersebar, tercecer, dan ada di tangan-tangan orang atau musuh bangsa Indonesia yang dalam jangka panjang akan melemahkan negara ini.

Orang, lanjut Fahri, tidak mengungkap hubungan antara KTP-el tercecer dengan para supplier-nya dan kementerian yang membayar pengadaannya. Tapi, orang sibuk membahas keterangan Nazaruddin tentang uang beredar di antara anggota DPR tapi lupa memeriksa permainan tender yang bikin tercecer.

"Skandal e-KTP itu ada dua, pertama yang sekarang heboh tetapi nggak mau diungkap soal kenapa ada kelebihan cetak? Bagaimana kalau ada penggelembungan jumlah pemilih di database? Kedua, yang dramanya sudah selesai dengan dipenjaranya SN sahabat NZ. Drama selesai tapi kepalsuan tidak," demikian Fahri. [ian]