DPR mendorong tim ekonomi pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengkreasi penyesuaian kebijakan dalam menanggapi ketidakpastian ekonomi global.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai ketahanan ekonomi nasional sedang diuji, sehingga penyesuaian kebijakan memang diperlukan.

Untuk itu DPR mendukung dan sepakat dengan keputusan pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor atau PPh pasal 22 atas 1.147 komoditas atau produk.

"Pengendalian impor bukan kebijakan yang salah, utamanya ketika durasi gejolak nilai tukar valuta, atau penguatan nilai tukar dolar AS  masih sulit diprediksi," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/9).

Bambang menambahkan pemerintah harus melakukan sosialisasi kebijakan tersebut untuk menghindari salah pengertian atau salah persepsi masyarakat.

"Penyesuaian kebijakan itu tidak boleh asal-asalan. Pemerintah harus tetap mengkalkulasi kebutuhan konsumsi masyarakat, serta menjaga kebutuhan dan keberlanjutan aktivitas industri dalam negeri," ujarnya. [nes]