Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Ribuan Desa Kekeringan, Pemerintah Didesak Cepat Kirim Bantuan


Laporan: | Sabtu, 08 September 2018, 03:24 WIB
Ribuan Desa Kekeringan, Pemerintah Didesak Cepat Kirim Bantuan


Bambang Soesatyo/Net

Kemarau panjang tahun ini membuat sebagian wilayah Indonesia kekurangan pasokan air. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat ada 4.053 desa di 111 kabupaten/kota dalam 11 provinsi mengalami kekeringan.

Melihat kondisi ini, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah bergerak cepat mengirim bantuan air bersih untuk daerah-daerah yang dilanda kekeringan itu. Sebab hanya dengan begitu masyarakat tidak kesusahan.

“Saya mendorong BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Pemerintah Daerah (Pemda) segera melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi masalah kekeringan tersebut. Seperti memberikan suplai air bersih secara gratis, pengadaan tandon air, maupun bantuan lainnya,” ucap Bamsoet, sapaan Bambang, di Jakarta, Jumat (7/9).

Bamsoet berharap, ada komitmen dari Pemda, BNPB, dan BPBD untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan. Sebab, bencana kekeringan selalu melanda setiap tahun, meski tingkatnya berbeda-beda.

Politisi Partai Golkar ini juga meminta Pemda, BPBD, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan kajian dan inovasi dalam menyelesaikan masalah kekeringan. Kajiannya tentu dengan memerhatikan letak geografis daerah-daerah yang menjadi langganan kekeringan.

Sedangkan untuk langkah yang perlu dilakukan, Bamsoet mengusulkan pembangunan embung atau dam, mengeruk waduk yang dangkal, dan memperbaiki sistem saluran air. Dengan begitu, diharapkan masyarakat tidak mengalami bencana kekeringan saat musim kemarau tiba.

“Serta harus dicari solusi dengan melakukan penelitian dan pengkajian untuk menjadikan air laut menjadi air tawar, guna mengatasi permasalahan kekeringan tersebut,” ucapnya.

Bamsoet juga meminta kementerian lain ikut mengatasi masalah ini. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk Kementerian LHK, Bamsoet mendesak agar melakukan reboisasi hutan yang sudah gundul. Dengan begitu, persedian air tanah akan lebih terjaga, meski kondisi kemarau.

Untuk Kementan, Bamsoet meminta agar melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada petani mengenai lahan yang dimilik. Tujuannya, agar petani dapat menanam jenis tanaman sesuai dengan kondisi lahan yang ada.

“Seperti dengan memperkenalkan padi gogo kepada para petani sebagai alternatif. Padi ini lebih tahan terhadap kekeringan. Kemudian, mempersiapkan alat pompa di lahan-lahan yang masih memiliki potensi air, sehingga tidak menghambat hasil produksi pangan,” sarannya.

Sedangkan untuk Kemendagri, Bamsoet meminta ada instruksi ke Pemda untuk membuat kebijakan permanen dalam mengatasi kekeringan secara berkelanjutan. Kemudian, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, merawat sumber air, dan hemat air saat kemarau sebagai langkah dalam mencegah kekeringan.

“Untuk masyarakat, saya mengajak untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Mari melakukan penghijauan, tidak melakukan konversi lahan terutama di daerah hulu, membuat sumur resapan, dan tidak boros dalam menggunakan air,” tandasnya. [ian]
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)