Komisi VI DPR segera meminta klarifikasi ke Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir atas beredarnya rekaman pembicaraan yang disebut-sebut kalangan tertentu untuk bagi-bagi fee proyek di Pertamina.

"Pada awal sidang setelah reses, kami akan jadwalkan untuk segera memanggil Menteri BUMN Ibu Rini dan Dirut Pak Sofyan Basir. Kami ingin mengkonfirmasi mengenai berita yang menjadi polemik akhir-akhir ini," ucap Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto, Kamis (3/5).

Komisi VI berharap, Rini dan Sofyan bisa menjelaskan mengenai berita-berita atas rekaman yang beredar selama ini. Sebab, rekaman ini menjadi perhatian publik dan menjadi berita yang meresahkan masyarakat.

"Kami menyadari, apa yang menjadi percakapan adalah hal bisnis antara PLN Pertamina dan investor. Tetapi, jika tidak ada penjelasan secara resmi dari yang bersangkutan, khususnya di Komisi yang terkait yaitu Komisi VI DPR. Sebab, ini lama-lama akan menjadi berita yang berkepanjangan dan tidak kondusif," papar politisi senior Partai Golkar ini.

Dari pertemuan itu, Dito berharap ada penjelasan yang clear. Jika semuanya tidak ada masalah, maka tidak perlu dicurigai lagi dan masalah tersebut tidak bisa ditutup. Penjelasan ini amat penting, sebab saat ini memasuki tahun-tahun politik yang segala sesuatu sering dicurigai.

"Kami mohon kepada masyarakat, tentunya tidak boleh menghakimi kepada Ibu Rini maupun Pak Sofyan Basir. Sebab, hal yang disampaikan dalam pembicaraan telepon itu kan sudah disampaikan Bu Rini dan Pak Sofyan, ini (rekaman yang beredar) kan tidak lengkap. Jadi, jangan kita menghakimi dulu. Kita lihat kebenarannya. Oleh karena itu, diawali sidang nanti kita akan memanggil untuk dimintai klarifikasi," tandasnya. [ian]