Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengapresiasi masterplan pembangunan pangkalan militer di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, yang rencananya dilengkapi berbagai peralatan tempur super canggih.

Hal itu membuktikan keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.

"Tentu pembangunan pangkalan militer tak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah Natuna. Apalagi di sini sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016," jelas Bamsoet, sapaan akrabnya, saat mengunjungi Natuna, Kepulauan Riau bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, baru-baru ini.

Dengan total luas lahan 16,8 hektar, ia yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan.

Politisi Golkar ini menambahkan, DPR sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan. Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, Tim tersebut telah menelaah berbagai permasalahan yang ada.

"Kami juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi badan tersendiri. Sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan," papar Bamsoet.

Dalam realisasi APBN 2017, lanjut Bamsoet, DPR setidaknya telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,61 triliun dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga setingkat kementerian untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah perbatasan.
 
"Problematika wilayah perbatasan memang sangat kompleks. Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita. Dengan kerja sama yang solid antara DPR dan pemerintah, saya yakin pembangunan di berbagai wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat," pungkasnya.[wid]