Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

UMKM Penerima KUR Butuh Pendampingan

| Kamis, 26 April 2018, 11:56 WIB
UMKM Penerima KUR Butuh Pendampingan

Andreas Eddy Susetyo/Humas DPR

Ternyata masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengalami stagnasi.

Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo mengatakan, wirausaha mikro perlu ditopang dengan pembinaan, sehingga usahanya bisa naik kelas dan berdaya saing. Hal ini juga menjadi semangat RUU Kewirausahaan Nasional yang tengah dibahas di DPR.

"Mereka membutuhkan pendampingan bukan hanya pembukuannya,  terutama pembinaan dalam segi manajemen," kata Andreas di sela-sela kunjungan kerja Komisi XI ke nasabah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)  di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,  baru-baru ini.

Ia memaparkan, pembinaan menjadi alasan penting dalam meningkatkan daya saing dan terwujudnya usaha yang berkelanjutan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah,  sekitar 70-80 persen pelaku usaha mikro dan UKM mengalami kegagalan, lantaran tidak adanya pendampingan, baik dari pemasaran hingga kemitraan.

"Perbankan bisa berbuat banyak, karena bisa mempertemukan pelaku usaha dari industri hilir sampai ke hulunya. Misalnya, industri ikan bandeng yang kita tinjau,  jadi mulai dari bahan baku sampai kepada pembeli atau offtaker-nya," papar Andreas.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, dalam hal ini perbankan mempunyai peran penting dalam mewujudkan supply chain atau rantai pasok industri dari hulu ke hilir. Sementara itu dari sisi pembiayaan, diharapkan pendampingan bisa dilakukan secara langsung sehingga dana KUR bisa tepat sasaran.

"Kami juga harapkan bunga KUR yang mencapai tujuh persen dengan harapan dana KUR bisa tepat sasaran, bukan hanya yang sudah besar saja,  terutama KUR mikro itu bisa mewujudkan terciptanya usaha-usaha baru," tandasnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi XI DPR, Harry Poernomo. Ia mengatakan sektor KUR harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Seperti pelatihan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi untuk menekan biaya produksi.

"Usaha mikro ini tidak hanya butuh dukungan permodalan, tetapi juga teknologi inovasi tata kelola dan dukungan teknis dari bank-bank sebagai kreditur, karena memnpunyai akses langsung ke sektor ekonomi riil," imbuh Harry.[wid/***] 
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)