Pemerintah harus memahami bahwa pembangunan gedung baru DPR RI merupakan kebutuhan bukan sekedar untuk "gaya-gayaan".

"(Gedung baru) ini adalah kebutuhan untuk sebuah lembaga negara," ujar Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (23/4).

Fadli mengingatkan pemerintah bahwa sesuai ketentuan UU MD3 maka DPR RI periode 2019-2024  akan mengalami penambahan jumlah anggota yang tentu disertai bertambahnya jumlah staf ahli untuk anggota.

Jika melihat kapasitas dan kondisi gedung yang ada saat ini, lanjutnya, tentu diperlukan pembaruan. Karena itu tidak perlu ada kecurigaan terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR, apalagi yang mengerjakan pembangunan itu nantinya adalah pemerintah sendiri.

"Kalau ada keraguan tentang macam-macam, kan bukan DPR yang mengerjakan, ini yang kerjakan pemerintah juga. Ada BUMN atau pihak yang ditunjuk melalui sebuah proses transparan," jelasnya.

Dalam rapat paripurna pada Selasa (10/4), DPR resmi mengajukan anggaran yang dibutuhkan untuk kinerja tahun 2019 sebesar Rp 7.721.175.861.000 (Rp 7,7 triliun). Jumlah anggaran tersebut meliputi dana operasional satuan kerja di parlemen dan anggaran untuk gedung baru.

Khusus pembangunan gedung baru DPR RI masih terkendala kebijakan pemerintah yang belum mencabut moratorium. [ald]