Putra daerah seperti di Papua butuh dukungan fasilitas dari pemerintah agar mampu membangun daerahnya sendiri. Di Papua, sektor pendidikan, urusan haji, dan pengalokasian anggaran untuk pondok-pondok pesantren sudah seharusnya dikelola putra-putri daerah.
 
Demikian ditegaskan anggota Komisi VIII DPR RI dari Papua Muhammad Yudi Kotouky saat kunjungan kerja ke Jayapura, Papua, Kamis (2/11) pekan lalu.

Menurut Yudi, sektor pendidikan, haji, anggaran bagi pesantren jadi persoalan yang menonjol selama ini.
 
"Putra-putra asli daerah itu sebenarnya ingin bisa mengabdi di desanya setelah mereka menempuh jenjang pendidikan yang baik, asalkan fasilitas, sarana, dan prasarananya didukung dan dilengkapi. Selama ini, nasib mereka tidak diperhatikan, sehingga akhirnya mereka memilih untuk bekerja di daaerah lain," beber Yudi.
 
Yudi menegaskan, seharusnya putra daerah diberikan dukungan fasiitas yang layak, seperti tempat tinggal, gaji bulanan yang lancar, jatah beras, dan diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai tetap.

"Semua harus dibuktikan dan direalisasikan, bukan hanya sekadar janji omongan saja. Masyarakat Papua butuh bukti konkret," jelas politisi PKS itu.
 
Terkait masalah konflik antarumat beragama yang pernah terjadi di Papua, Yudi mengemukakan, sesungguhnya toleransi antarumat beragama di Papua sangat kuat. Hal tersebut sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang terdahulu bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Hanya caranya saja yang berbeda.
 
"Konflik antarumat beragama di Papua terjadi karena ada pihak-pihak yang mempolitisir dan memprovokasi masalah itu. Untuk mencegah dan menangani persoalan tersebut, perlu ada upaya pendekatan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemda kepada masyarakat guna mensosialisasikan dan memberi pengarahan secara langsung," harapnya.
 
Selain itu ada juga permasalahan di bidang sosial. seperti implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan masalah normalisasi sungai-sungai besar di daerah pedalaman.

"Sungai-sungai besar di pedalaman seringkali menimbulkan bencana banjir yang merugikan masyarakat. Sampai saat ini tidak ada perhatian dari pemerintah untuk menangani masalah tersebut," pungkasnya.[wid/***]