RMOL. Pemerintah perlu memainkan politik anggaran yang lebih agresif untuk mengejar target penurunan angka kemiskinan.

Demikian pendapat anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Mucharam menanggapi RAPBN 2018 yang telah disahkan dalam sidang paripurna DPR, Selasa (24/10) lalu.

"Data BPS menunjukan penduduk miskin pada Maret 2017 mencapai 10,64 persen; menurun sedikit dari September 2016 sebesar 10,7 persen. Namun secara jumlah, penduduk miskin pada Maret 2017 justru naik menjadi 27,77 juta dibandingkan September 2016 sebesar 27,76 juta. Selama periode September 2016 hingga Maret 2017, terjadi kenaikan penduduk miskin sekitar 6.900 orang," papar Ecky.

Menurut dia, realisasi angka kemiskinan masih jauh dari target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada 2017, pemerintah menargetkan persentase penduduk miskin turun menjadi 7-8 persen; dan pada akhir 2019 menjadi 6-8 persen.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan peningkatan. Pada Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan mencapai 1,83 naik dari 1,74 dari September 2016. Kondisi serupa juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan di mana di perkotaan naik menjadi 0,31 dari 0,29 dan di perdesaan naik menjadi 0,67 dari 0,59.
 
“Melihat masih tingginya angka kemiskinan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memaksimalkan peranan belanja sosial dan membuka akses-akses ekonomi untuk keluarga miskin secara lebih masif," jelasnya.

Selain itu, kata Ecky, penting juga untuk menjaga daya beli. Hal ini membutuhkan politik anggaran yang afirmatif kepada masyarakat kecil.

"Jangan sampai ambisi untuk mengejar pembangunan infrastruktur mengorbankan anggaran di pos-pos tersebut," tutup Ecky.[wid]