Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung mengatakan, pemerintah perlu meratifikasi RUU tentang persetujuan di bidang pertahanan bersama Negara Merdeka Papua Nugini (Papua New Guinea).

Menurutnya, dengan perjanjian tersebut Indonesia dapat mengeleminasi gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang mengatasnamakan Melanesian Brotherhood. Mengingat, hanya PNG dan Fiji negara di Kepulauan Pasifik yang mengakui kedaulatan Indonesia dan tidak mendukung OPM.
 
"Dari sekian banyak negara di Asia Pasifik,  PNG dan Fiji adalah negara yang patut kita berterima kasih. Perjanjian ini kepentingan kita, bagaimana supaya isu Melanesia tidak berkembang karena ini menyangkut kedaulatan kita, Tanah Air kita," jelas Asril dalam keterangannya, Rabu (27/9).
 
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu juga mengatakan perlunya digalang opini internasional terkait isu Melanesia untuk meredam langkah Kepala OPM Internasional atau United Liberation  Movement for West Papua (ULMWP)  Benny Wenda yang diketahui mencari dukungan negara lain dengan menghembuskan isu ras Melanesia.

Menurut Asril, bangsa Melanesia tidak hanya ada di daratan Papua, sebaliknya justru banyak tersebar di wilayah timur Indonesia.
 
"Untuk itu, perlu digalang juga opini ini supaya tidak berkembang karena kedaulatan kita bisa terancam. Mudah-mudahan dalam waktu dekat perjanjian ini segera diratifikasi karena ini sangat penting. Kita tinggal menunggu keppres," tandasnya.
 
Sementara itu, pakar sekaligus akademisi Teuku Rezasyah mengatakan, ratifikasi perjanjian Indonesia-PNG yang sudah ditandatangani menteri pertahanan pada 2010 sangat penting bagi Indonesia. Ia berpandangan, jika hubungan Indonesia-PNG semakin dekat maka PNG bisa menjadi bufferzone Indonesia atau penahan dari isu Melanesia yang tengah menggerogoti.
 
Lebih lanjut, selain untuk menggagalkan upaya diplomasi ULMWP,  perjanjian juga untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-PNG sepanjang 750 kilometer.  Sebagai bagian dari Nawacita, wilayah perbatasan hendaknya  menjadi beranda Indonesia.
 
"Selama ini kan mereka (PNG) komplain kerja samanya kok sepihak, untungnya cuma Indonesia tetapi mereka banyak keluar energi. Untuk itu, kita harus membangun kerja sama yang ideal, karena kalau mereka iseng bisa saja mengendorkan suatu titik tertentu. Saya juga sangat berharap Indonesia-PNG membuka ruang kerja sama ruang angkasa untuk di wilayah perbatasan misalnya dengan peluncuran satelit," papar Teuku. [wah/***]