Krisis pemanasan global sudah di depan mata dan menjadi ancaman serius. Untuk itu, menurunnya kualitas udara di kota-kota besar akibat polusi harus menjadi perhatian utama pemerintah dengan mengedepankan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).

Begitu kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha dalam acara World Bank Civil Society Forum yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat, baru-baru ini. Hadir dalam pertemuan ini Mantan Menkeu Pakistan Naveed Qamar dan Lauri Myllyvirta dari Greenpeace International.

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap dampak krisis pemanasan global dan perubahan iklim. Ini yang harus menjadi perhatian kita untuk tidak mengabaikan isu tersebut," beber Satya.

Dijelaskan Satya, emisi karbon di Indonesia terbesar berasal dari LULUCF (Land Use Land Use Change and Forestry) yang mencapai 50 persen. Sementara sektor energi menyumbang emisi 30 persen yang berasal dari transportasi 12 persen.

Namun begitu, politisi Golkar ini mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo yang telah menggalakkan sejumlah upaya dalam mengantisipasi dan memitigasi dampak perubahan iklim.

"Indonesia mengambil peran penting sebagai negara yang aktif mengkampanyekan perubahan iklim. Pemerintah dan DPR terus bersinergi sejak penandatanganan persetujuan Paris (COP21)," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (24/4).

Lebih lanjut, Satya menegaskan bahwa DPR akan terus mendukung visi pemerintah tentang bauran energi hingga 2050 yang mengutamakan penggunaan EBT hingga 31 persen. Hal ini sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak pemanasan global.

"Bahkan, kami di Komisi VII juga mendorong pembentukan UU EBT," tandasnya. [ian]