Aparat penegak hukum diminta untuk tidak terlibat dalam konflik yang terjadi di internal sebuah organisasi kemasyarakatan.

"Karena itu akan mengganggu penyelesaian konflik sehingga mengganggu stabilitas keamanan NKRI. Sehingga, pemerintah dan aparat harus berada di tengah dan menjadi wasit di tengah konflik," jelas anggota Komisi I DPR dalam dikusi bertema 'Ormas, Antara Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat' di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (2/2).

Menurutnya, dalam realita, ormas memiliki peran vital memberikan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah. Jika dibandingkan oleh parlemen dan partai politik. Karena tidak mungkin parlemen dan parpol mengambil peran-peran sepenuhnya untuk mengevaluasi pemerintah, maka ormas juga punya peran atas hal tersebut.

"Kami ingin dan berharap terus ormas memiliki peran besar dalam membangun bangsa. Dalam mengeksistensikan peran negara dan mengokohkan NKRI," kata Jazuli.

Peran evaluasi, lanjut Jazuli, adalah dalam rangka membantu kinerja pemerintah. Meski demikian, pemerintah juga memiliki kewenangan pembinaan terhadap ormas-ormas yang dinilai tidak sesuai dengan arah kebijakan negara.

"Ormas hadir sejatinya juga untuk membantu pemerintah. Tapi, kita juga tidak ingin jika ada ormas yang mengkritik dianggap menyerang pemerintah. Demokrasi harus tetap kita tegakkan tapi juga perlu ada pembinaan," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. [wah]