Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT-T) serta Kementerian Keuangan diminta dapat lebih transparan dalam panyaluran dan penggunaan dana desa pada 2017. Terkait adanya 87 laporan dari 362 laporan soal dana desa yang terindikasi bermasalah, dan akan ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami mendesak Kemendes agar penyaluran dan penggunaan dana desa dievaluasi. Selain itu, kami juga mengapresiasi sikap KPK yang akan menindaklanjuti laporan penyelewengan dana desa," kata anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro, di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (31/1).

Menurutnya, Dia menambahkan, penyaluran dana desa merupakan bentuk desentralisasi fiskal yang bertujuan memberdayakan potensi desa dan mengakomodir kebutuhan masyarakat desa. Sehingga, ujungnya akan tercipta kesejahteraan.

"Kalau penyaluran dan penggunaannya tidak tepat sasaran, maka tujuan untuk menyejahterakan masyarakat di desa tidak akan pernah tercapai," kata Nizar.

Terlebih, Badan Pusat Statistik (BPS) pernah merilis angka kemiskinan yang merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2016. Hasilnya, angka kemiskinan di pedesaan meningkat menjadi 14,11 persen. Padahal sebelumnya, berdasarkan hasil Susenas September 2015 angka kemiskinan sebesar 14,09 persen.

"Dari September 2015 hingga Maret 2016 terjadi kontradiksi. Di satu sisi, anggaran APBN banyak digelontorkan ke desa, sedangkan kemiskinan di desa justru meningkat. Ini ada apa. Oleh karena itu, kami meminta Kemendes dan Kemenkeu untuk lebih transparan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2017 ini," jelasnya.

Nizar juga mempertanyakan kinerja pendamping desa. Menurutnya, 87 laporan yang ditindaklanjuti KPK menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa belum maksimal.

"Seharusnya, keberadaan pendamping desa dapat mencegah penyelewengan dana desa. Jangan sampai justru pendamping desa menjadi oknum yang bermain-main dengan dana desa," tegasnya. [wah]