Fraksi Partai Golkar memastikan akan memperjuangkan sistim proporsional tertutup di dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu.

"Golkar memperjuangkan sampai titik darah penghabisan, sistem pemilu yang akan kita wujudkan adalah sistem proporsional tertutup. Ini hasil musyawarah partai," jelas politisi Golkar Rambe Kamarulzaman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1).

Menurutnya, Golkar tidak mengutamakan kepentingan pribadi dari kepentingan bangsa dan negara.

"Kita ingin menentukan kedudukan partai politik. Mengurangi dampak negatif dari sistem proporsional terbuka," jelas Rambe.

Dia menambahkan, dalam pembahasan RUU Pemilu, Fraksi Golkar menjadikan draf usulan pemerintah sebagai acuan. Misalnya, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sejalan dengan pemerintah yakni 20 kursi parlemen dan 25 persen suara nasional.

"Kalau jadi nol itu tidak sesuai dengan UUD, karena kan sudah ada menyatakan gabungan partai politik di sana. Kalau nol tidak perlu ada gabungan parpol di UUD," jelas Ramben.

Sedangkan untuk parliamentary threshold, Golkar mematok angka tinggi. Bila pada Pemilu 2014 besarannya 3,5 persen dari suara sah nasional, dalam RUU Pemilu dipatok angka 10 persen.

"Golkar mengajukan 10 persen. Kalau 10 persen harus memiliki anggota 56 kalau 560 (jumlah kursi) DPR. Jadi paling banyak 10 fraksi," tegas Rambe yang juga anggota Pansus RUU Pemilu. [wah]