Cemburu dengan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai mengungkit-ungkit pelengseran Fahri Hamzah dari kursi pimpinan DPR. Golkar bisa melaju mu­lus gonta-ganti kadernya, sementara PKS masih terjebak di persimpangan.
Terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua DPR kembali membawa harapan baru bagi PKS. Partai yang dinahkodai Sohibul Iman ini optimis, proses pergan­tian Fahri Hamzah dari kursi pimpinan bakal diproses Setnov.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai, pergantian Ade Komaruddin dengan Setya Novanto telah memberikan penjelasan soal nasib yang dialami partainya. Dia menyebut proses penggantian pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pimpinan DPR merupakan kewenangan fraksi.

"Ini penting dikaji dan digala­kan lebih lanjut lagi. Tapi bahwa basis penempatan dewan di dalam pimpinan AKD, termasuk pimpinan DPR itu merujuk tata tertib memang kewenangan fraksi yang memang kepanjan­gan tangan dari partai. Begitulah ketentuannya," jelas Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Hidayat menyebut tata tertib itu merupakan produk yang dibuat oleh DPR. Dia berharap DPR juga menaati tata tertib (tatib)yang dibuatnya sendiri. "Kita tentu berharap sekali lagi karena ini tatib yang dibikin DPR sendiri. Maka baik menjadi contoh jika DPR melaksanakan tatib yang dibuatnya sendiri," bebernya.

Dia pun menyinggung soal penggantian kadernya di AKD dan berpendapat status hukum tidak mempengaruhi keputusan fraksi. Hidayat secara tersirat menyinggung penggantian Fahri dari kursi pimpinan dan mela­wan melalui jalur pengadilan.

"Kalau tatib itu dirujuk ten­tang penempatan seseorang terhadap pimpinan AKD, tidak berkait dengan status hukum seseorang. Sebab kalau misalnya seseorang diganti kemu­dian dia mengadukan ke pen­gadilan ya mungkin enggak jalan di DPR. Karena misalnya ketua komisi kalau diganti nolak kemudian lapor ke pengadilan semuanya begitu enggak sele­sai," kata dia.

Wakil Ketua MPR itu ber­harap pimpinan DPR lebih arif menyikapi dinamika partainya. Dia berharap keputusan PKS untuk mencopot Fahri disepakati oleh pimpinan DPR lainnya.

"Saya serahkan ke partai dalam hal ini pimpinan dan presiden partai. Bagaimana men­gelola dan melaksanakan ini sebaik-baiknya dan terutama pimpinan DPR sendiri yang lebih arif. Surat sudah dipimpinan DPR, SK PKS sudah di pimpinan DPR, pimpinan tahu tatib DPR. Diputuskan sesuai tatib DPR," katanya.

Hal senada juga disampaikan politisi PKS Sukamta. Sekretaris Fraksi PKS ini mengaku yakin, di bawah Ketua DPR yang baru, Setya Novanto, permintaan pihaknya akan segera direalisasikan.

"Pak Novanto ini orang yang akomodatif. Lihat saja lah nanti. Dalam politik nggak ada jami­nan. Tapi Insya Allah lah. Yang penting DPR nggak ribut," kata Sukamta.

Pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto dalam waktu cepat diharapkan Sukamta bisa juga terjadi untuk pergantian Fahri Hamzah dengan kader PKS lain­nya. Sebab penunjukan pergan­tian pimpinan AKD merupakan hak partai masing-masing.

"Prinsipnya PKS hormati fraksi lain. Kami percaya partai lain akan hormati PKS. Pergantian pimpinan ini kan urusan internal," tandas Sukamta. ***