Dalam kemajemukan Indonesia, kebijakan negara harus menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi serta mengakomodir kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

"Ke depan harus mentradisikan kehidupan yang sederhana, majemuk, segala sesuatu terkait kepentingan rakyat, bangsa dan negara harus dibicarakan bersama-sama," ujar anggota DPR RI, Abdul Kadir Karding, pada diskusi "Esensi Hari Pahlawan, Satu dalam Kebhinekaan" di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/11).

Menurut anggota Komisi III ini, kesenjangan sosial terjadi sangat nyata di Indonesia. Kekayaan negara baru dikuasai oleh 40 orang dari 250 juta rakyat. Kebijakan negara masih tidak berpihak kepada mayoritas yang miskin.

Situasi itu dibebani lagi oleh pengaruh ideologi keagamaan asal luar negeri yang berbeda dengan paham keagamaan Indonesia yang moderat.

"Kini muncul pendatang baru dengan apa yang disebut ideologi transnasional, liberal dan lainnya, dan belajar dari google. Bukan dari guru, kiai, dan ulama yang memahami agama dengan baik dan benar," katanya.

Terkait hal itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan bahwa sejarah Islam Indonesia berbeda jauh dengan Islam di Timur Tengah yang masyarakatnya cenderung monogen.

Dia tegaskan bahwa perilaku menghormati kebhinnekaan harus jadi perilaku dan keteladanan untuk memperjuangkan kebersamaan, kesejahteraan, keadilan, dan gotong royong yang terbangun sejak 1908.

"Sejak itu bangsa ini sudah sadar berbeda-beda, tapi tetapi bersatu untuk Indonesia yang satu. Bahkan kaum muda itu berkumpul di rumah seorang Tionghoa di Jakarta," tambahnya. [ald]