Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menghimbau kepada komponen dan elemen bangsa agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Khususnya jelang Pilkada Serentak 2017, yang sudah tentu akan ada perbedaan pandangan dalam memilih calon kepala daerah.

Selain itu, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seyogyanya dijadikan acuan oleh seluruh stakeholder atau pihak-pihak yang berkaitan dengan perhelatan akbar demokrasi rakyat tersebut, agar kedepan tidak menimbulkan persoalan.

Sebagai pimpinan dewan, Taufik mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang melarang seluruh menteri dan pejabat lembaga negara termasuk non pemerintah untuk kampanye Pilkada Serentak 2017.

"Saya sependapat dengan Pak Jokowi, akan tetapi 'warning' ini seharusnya bukan hanya sekedar peringatan, himbauan atau pelarangan semata, harus ada sanksi yang tepat bagi siapapun yang melanggarnya," kata politisi senior PAN ini di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (7/10).

Kalau perlu, Taufik mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar mengeluarkan peraturan seperti Keputusan Presiden (Kepres) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang isinya melarang seluruh menteri dan pejabat lembaga negara termasuk non pemerintah untuk kampanye Pilkada Serentak 2017, serta sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut.

"Dengan adanya Kepres atau Perpres ini, kita harapkan tidak ada lagi alasan bagi menteri, pejabat, pimpinan, dan petinggi lembaga negara termasuk non pemerintah yang tentunya memiliki pengaruh dan instrumen kelembagaan karena jabatannya tersebut, untuk berani ikut kampanye Pilkada," sebut dia.

Menurut Taufik, nilai Pilkada Serentak sebagai perhelatan akbar demokrasi rakyat Indonesia tentunya akan tercoreng serta tidak lagi murni dan otomatis terdegradasi di mata publik, jika pejabat negara tetap nekat ikut kampanye.

Dalam kesempatan ini, Taufik juga menghimbau kepada semua rakyat Indonesia, untuk menggunakan hak suaranya dalam Pilkada nanti, jangan golput, pilih calon kepala daerah yang benar-benar dapat mengemban amanat rakyat, memiliki program-program yang mengedepankan kepentingan rakyat, dan mampu mengembangkan daerah yang akan dipimpin ke depan.

"Jangan terpengaruh bujuk rayu apapun, apalagi sampai menjual suara kepada calon kepala daerah yang bermain politik uang. Karena saya pastikan calon kepala daerah yang menggunakan politik uang, tidak akan mengimplementasikan suara rakyat dalam setiap keputusan dan kebijakan yang akan mereka lakukan jika terpilih menjadi kepala daerah," ungkapnya. [rus]