. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid tidak setuju dengan wacana TNI memiliki hak politik layaknya militer di negara lain.

Pasalnya, menurut politisi Partai Golkar ini, sejarah telah membuktikan bahwa bangsa ini sesungguhnya menginginkan TNI lebih fokus dengan tugas utamanya untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Diketahui juga, pada masa orde baru (orba) dimana Partai Golkar berkuasa, TNI memang memiliki hak politik selayaknya rakyat kebanyakan.

Meutya mengakui kedekatan partainya dengan TNI pada masa orba. Namun dia tegas menyatakan ketidaksetujuannya atas wacana itu.

"Kita telah memilih hal yang berbeda berdasarkan pengalaman masa lalu, tiap negara mungkin beda-beda, tapi ketika pilihan sudah dibuat, kita sudah maju dan memilih kepada meninggalkan dwi fungsi ABRI dan memberikan TNI satu fokus tugas. Saya tidak paham kalau ada yang ingin mengembalikan ini ke era yang lama," jelas dia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10). [rus]