Polri diingatkan agar menyadari sikap Presiden Joko Widodo yang sangat memperhatikan kemudahan iklim berusaha (easy of doing business) di Indonesia.

Untuk itu Polri harus profesional, jangan membuat perkara perdata menjadi pidana. Sebab langkah hukum seperti itu justru bisa membuat investor asing takut berinvestasi di Indonesia.

Demikian ditegaskan Anggota DPR Komisi VI, Darmadi Durianto, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/9). Ia menanggapi kasus dugaan penipuan Harun Abidin (debitur). Alih-alih membayar utang pinjaman kepada Cedrus Investment Lt (Perusahaan Cayman), Harun malah  mengadukan Cedrus ke Bareskrim Polri.

Menurut Darmadi, persoalan yang dialami Cedrus sudah disampaikan oleh anggota DPR, khususnya Komisi III DPR, saat melakukan fit and proper test terhadap calon Kapolri, Komjen Pol Tito Karnavian.

"Sudah saatnya anggota Dewan menagih janji Kapolri. Kita prihatin dengan kondisi itu. Penyidik seharusnya  mendorong para pihak melaksanakan perjanjian," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Situasi ini dimanfaatkan blogger di luar negeri yang bernama David Marchant untuk menyebarkan berita bohong dengan menyebut Rani Jarkas (Komisaris Cedrus) menjadi tersangka di kepolisian. Padahal Rani hanya sebagai saksi yang bahkan belum pernah diperiksa. Kini Cedrus menggugat Harun di Pengadilan Cayman Islands.

Darmadi mengingatkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2016 di DPR/MPR di mana ia bicara soal kemudahan berinvestasi. Kemudian dalam acara Ikatan Senior HIPMI, Jokowi menyebut peringkat kemudahan iklim berinvestasi masih di peringkat 109, dan tahun depan harus menjadi 40.

Karena pihak Cedrus memang belum pernah diperiksa, Darmadi Durianto berharap agar Polri segera bertindak benar dan jujur. Reputasi Indonesia sebagai negara tujuan investasi harus dibina. Hal ini memerlukan upaya keras semua pihak.

"Pemerintah pun terpaksa memberlakukan tax amnesty supaya uang masuk. Maka, Polri jangan justru menghalau investor asing ke Indonesia," demikian Darmadi. [ald]