Pemotongan anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan mulai terasa sampai daerah. Setidaknya proyek pemerintah yang didanai oleh pusat menjadi tumbal dari kebijakan tersebut. Proyek-proyek yang sudah dijalankan oleh pemenang tender juga terancam dihentikan karena Kemenkeu mengisyaratkan memotong anggaran pada APBN Perubahan 2016.

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaiman L. Hamzah mencontohkan, pembangunan integrated cold storage di Banda Aceh misalnya dihentikan pembiayaannya oleh pemerintah. Padahal, pengerjaan proyek sudah mencapai 20 persen. Alhasil yang menjadi tumbal adalah pihak ketiga yakni perusahaan pemenang tender.

"Saya sudah sampaikan keluhan tersebut kepada menteri terkait terutama menteri KKP, tapi jawabannya akan didalami terlebih dahulu mengenai kebenarannya," ucapnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/9).

Menurut Sulaiman, saat Dinas Kelautan dan Perikanan Banda Aceh beserta perusahaan pemenang tender mengadukan persoalan penghentian pembiayaan pembangunan integrated cold storage, oknum kementerian terkait justru tidak memberikan solusi. Oknum pegawai kementerian malah melontarkan anjuran untuk menyurati Presiden Joko Widodo.

Jawaban tersebut tidak realistis dan tidak elok. Yang mana seharusnya keluhan disambut positif dan bisa dijelaskan secara terperinci jalan keluar yang memungkinkan.

"Menyurati presiden maksudnya apa. Ini tidak realistis menurut saya," ungkapnya.

Kasus yang terjadi di Banda Aceh itu menjadi contoh dari banyak kasus di kabupaten/kota seluruh Indonesia akibat dari pemotongan anggaran.

Sulaiman menjelaskan, solusi yang paling memungkinkan untuk mengurai persoalan tersebut menurutnya bisa dengan dua cara. Pertama, dengan mengusulkan peninjauan kembali terhadap mata anggaran dalam APBNP 2016. Kedua, memundurkan proyek tersebut pada pembiayaan dalam APBN 2017.

"Itu nanti yang akan merumuskan Badan Anggaran," ujarnya.

Dia menambahkan, pemotongan anggaran yang terjadi tahun ini bisa menjadi pembelajaran untuk ke depannya. Pemerintah harus lebih berkoordinasi dengan DPR dalam menyusun pemotongan anggaran. Tujuannya supaya contoh kasus yang terjadi di Banda Aceh tidak terjadi lagi. Koordinasi antara DPR dan Pemerintah tentunya akan menghasilkan program.

"Semestinya pemangkasan itu terlebih dahulu dibicarakan, karena ini bicara bukan soal usulan baru tetapi anggaran yang sudah diketok oleh DPR bersama pemerintah. Maka pemotongan itu jangan sepihak, harusnya dibahas ulang untuk diselamatkan yang mana yang sudah dikerjakan dan jalan tapi yang belum bisa diundur," pungkas Sulaiman. [wah]