RMOL.Ketua DPR Marzuki Alie mempersilakan KPK meme­riksa anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI.

“Kami mendukung pemerik­sa­an itu. Tapi tentunya dengan fakta yang kuat ada indikasi korupsi,” ujar Marzuki Alie di gedung DPR, kemarin.

Sebelumnya, Ketua KPK Bu­syro Muqoddas mengatakan,lem­baganya segera menetapkan po­litikus Senayan sebagai ter­sangka baru perkara dugaan korupsi Wis­ma Atlet SEA Games XXVI.

Marzuki Alie selanjutnya me­ngatakan, kalau memang ada tersangka dari DPR, sila­kan saja diproses.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa DPR tidak membela ang­gotanya yang jadi ter­sang­ka?

Korupsi itu kan urusan pribadi masing-masing anggota DPR. Tidak ada kaitannya dengan lem­baga. Sikap kami jelas, men­do­rong KPK untuk segera meng­umum­kan saja nama ang­gota DPR yang  dijadikan ter­sangka itu.

Kita harus memisahkan terkait anggota DPR yang diduga ber­masalah. Kalau terkait persoalan hukum, itu urusan penegak hu­kum. Untuk etika, itu urusan Ba­dan Kehormatan DPR.

Kalau ada tersangka baru dari DPR, berarti semakin ba­nyak wakil rakyat tersang­kut kasus korupsi, bagaimana ko­men­tar Anda?

Saya sebagai pimpinan DPR hanya mengingatkan kepada se­mua anggota DPR untuk men­jaga nama baik dan citra lem­ba­ga ini. Tentunya dengan tidak me­lakukan hal-hal yang bisa se­makin mencoreng citra DPR. Itu yang kami harapkan.

Apa tanggapan Anda soal kritikan Busyro tentang hedo­nisme DPR?

Kan gaya hidup seperti itu di DPR tidak banyak. Nggak sampai 5 persen. Kami berharap agar me­reka mengubah tampilan ketika di DPR. Mereka sebagai wakil rak­yat harus bisa menunjukkan em­pati terhadap kondisi rakyat. Ka­mi tidak bisa melarang se­se­orang itu kaya. Namun ketika yang ber­sangkutan masuk ke DPR, ten­tu­nya harus menyiapkan dirinya tampil sebagai wakil rakyat.

Apakah itu pernyataan pe­rang dari KPK kepada DPR?

Saya melihat pernyataan itu boleh-boleh saja, karena sebagai negara yang demokratis sah saja. Tapi beliau sebagai penegak hu­kum, sebaiknya lebih banyak be­kerja. Kita harapkan hasil kiner­janya baik dalam memberantas ko­rupsi. Korupsi yang besar-be­sar segera diungkap.

Apakah ini berkaitan dengan agenda fit and proper test calon pimpinan KPK?

Semua bisa menduga-duga. Ini untuk menakut-nakuti biar nanti deal dalam seleksi. Sebaiknya jangan memberikan pernyataan yang menimbulkan polemik de­ngan persepsi yang bermacam-macam.

Oh ya, rakyat Papua diberi­takan minta referendum, tang­gapan Anda?

Tidak ada istilah itu. Kita men­dukung pemerintah pusat untuk menyelesaikan berbagai persoal­an di Papua. ASeperti rasa keti­dak­adilan, otonomi khusus yang dirasakan tidak berjalan, dan sistem kontrak karya PT Freeport yang tidak adil terhadap masya­rakat Papua. Itu harus disele­saikan dengan baik.

Anda sudah dapat kontrak karya Freeport?

Belum. Menurut saya, ini ada­lah tugas pemerintah untuk me­lihat dan merinci secara detail kon­trak tersebut. Mungkin nanti Ko­misi VII DPR turun langsung untuk melihat, membaca, mem­pe­­lajari, dan mendukung upaya renegoisasi untuk perbaikan.

Makanya harus dicek lagi ke­napa tidak ada perbaikan dalam hak-hak yang diterima Indonesia. Sumber daya alam kita yang di­ambil sangat banyak, namun Indonesia hanya mendapatkan satu persen royalti. Menurut saya itu kecil sekali. [Harian Rakyat Merdeka]