RMOL.Komisi III DPR sudah mengagendakan memanggil Kapolri Timur Pradopo terkait upeti PT Freeport kepada kepolisian.

“Kami reses sampai 14 No­vember 2011. Selesai reses itulah kami mengagendakan pertemuan tersebut. Ini berarti pertengahan November. Kami akan meminta pertanggungjawaban Kapolri soal dana tersebut,’’ kata Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy kepada Rakyat Mer­deka di Jakarta, kemarin.

Mengenai tindakan apa yang diberikan kepada polisi, politisi PAN itu mengatakan, itu tergan­tung hasil audit Badan Pemerik­sa Keuangan (BPK) dan me­kanisme internal Polri.
Menurut Tjatur, dalam perte­muan itu pihaknya akan meminta Kapolri melakukan pengecekan terhadap kemungkinan ada upeti kepada polisi di tempat lain.

“Ini penting untuk menjaga independensi alat negara. Alat negara itu harus mono loyalitas, hanya kepada negara,” tegasnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa polisi bisa mendapat sank­si tegas?
Begini ya. Saya setuju bahwa uang keamanan yang disetorkan Freeport untuk Polri harus diper­soalkan. Namun kita juga harus mengapresiasi kejujuran Kapolri Timur Pradopo. Jangan hancur­kan moral prajurit Polri di la­pa­ngan dengan pengalihan isu tentang setoran uang keamanan tersebut.

Prioritas untuk Papua saat ini ada­lah pemulihan keamanan, mem­­bangun suasana kundusif, serta pengkajian kembali kerja sama Indonesia dengan PT Freeport.

Bagaimana kalau PT Free­port tetap mau membantu apa­rat negara?
Kalau Freeport berniat untuk membantu aparat negara, seperti Polri, ya berikan saja hibah ke­pada negara, bukan kepada Polri. Ke­mudian pendapatan negara yang berasal adari hibah PT Free­port itu dialokasikan ke Pol­ri. Me­ka­nis­menya begitu, tidak bisa main langsung diberikan ke polisi.

Apakah pertemuan itu ha­nya membahas upeti PT Free­port terhadap Polri?
Freeport mungkin menjadi salah satu topik yang berkem­bang. Namun, kami tidak hanya membahas persoalan itu. Kita jangan mengaburkan persoalan ini pada isu tentang setoran uang keamanan dan memojokkan orang jujur seperti Kapolri. Ada hal-hal lain yang lebih besar yang harus kita selesaikan.

Maksudnya?
Saat ini ada sejumlah persoalan besar yang sedang terjadi di Pa­pua. Di antaranya, masalah ke­amanan, gerakan sparatis, dan renegoisasi kontrak antar Indo­nesia dan Freeport. Itulah yang harus jadi prioritas kita.

Polemik yang terjadi di Pa­pua berkaitan dengan renegoi­sasi Freeport?
Dalam renegosiasi, Freeport memang termasuk perusahaan yang cukup bandel. Tapi saya tidak menuding ke arah sana, be­lum ada buktinya. Makanya, ka­mi meminta pemerintah ber­tindak tegas dalam renegaosasi tersebut.

Sejak 1967, kerja sama Indo­ne­­sia dengan perusahaan itu ti­dak menghasilkan sesuatu yang besar bagi bangsa kita. Semen­tara PT Freeport yang awalnya hanya perusahaan biasa-biasa saja, se­karang menjadi perusa­haan emas terbesar di dunia.

Ini berarti persoalannya se­ma­kin banyak dong?
Ya. Masalahnya cukup kom­pleks. Ada persoalan tenaga ker­ja, lingkungan hidup, ke­uang­an, hu­kum dan sebagainya. Saya sih se­tuju saja kalau per­soalan ini di­bawa ke panitia khusus (pansus).
Mudah-mudahan melalui pan­sus, sejumlah persoalan di Pa­pua bisa diselesaikan dan Indo­nesia bisa memperoleh keuntu­ngan yang lebih besar dari PT Freeport. Masak kita hanya mem­peroleh royalti sebesar 1 persen.

Masalah upeti PT Freeport ke­­pada Polri tetap ditindak­lan­­­juti?
Ya tetap ditindaklanjuti. Kalau ada potensi pelanggaran perun­dang-undangan, pasukan yang ada di sana harus segera ditarik. Negara bertanggung jawab pe­nuh terhadap alat negara yang di­mi­likinya. [rm]