RMOL. Tidak ingin kasus suap Kemenakertrans terulang, DPR akan lebih memperekat dalam pembahasan anggaran. Ke depan, setiap pembahasan anggaran di DPR harus menyertakan KPK sebagai salah satu peserta.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua KPK Taufik Kurniawan. Kata Taufik, pada periode 2004-2009, sudah ada keputusan bahwa setiap rapat anggaran baik di Komisi maupun Banggar harus mengundang KPK.

"Ini akan kita ingatkan. Agar setiap pengambilan keputusan bisa terbuka, transparan, akuntabel," kata Taufik dalam diskusi di ruang pers DPR, Kamis (15/9).

Sekjen PAN ini menerangkan, saat ini espektasi masyarakat terhadap keterbukaan pejabat negara sudah meningkat luar biasa. Karena itu, wajib bagi setiap pejabat negara untuk mengimbanginya.

Taufik juga berharap, pemerintah bisa melakukan hal yang sama. Ke depan tidak boleh lagi ada program yang ujug-ujug muncul tanpa perencanaan sejak awal.

"Program itu harus dimulai dari musrembang (musyawarah rencana pembangunan) nasional. Tidak bisa program pembangunan sekonyong-konyong langsung diusulkan. Sehingga runut dan benar-benar akuntabel," tuturnya. [wid]