RMOL. Komisi I DPR RI kesal dengan sikap Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang melakukan perubahan alokasi anggaran pertahanan yang tidak dikonsultasikan  dengan Komisi I. Persoalan ini menjadi isu hangat sebelum rapat kerja Komisi I DPR dengan Kemenhan, sore tadi (Rabu, 14/9).

Menurut anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi kepada wartawan di gedung DPR, Fraksi PDI Perjuangan mengecam keras tindakan Kemenhan, dalam hal ini Menhan Purnomo Yusgiantoro yang melakukan perubahan alokasi anggaran pembelian alutsista tanpa mengkonsultasikannya terlebih dulu dengan Komisi I DPR.

"Kita tidak ingin ada perubahan alokasi anggaran setelah diketok palu. Apalagi tanpa ada persetujuan Komisi I DPR. Komisi ini bukan warung," tegas Helmy.

Komisi I belakangan ini mempersoalkan perubahan alokasi anggaran APBNP 2011 Kemenhan. Anggaran APBNP Kemenhan sebesar senilai Rp 1,3 triliun untuk pembelian alutsista. Dari jumlah itu Rp 600 miliar dialokasikan untuk pembelian alutsista yang diproduksi industri strategis dalam negeri seperti Pindad  dan PAL.

Perubahan alokasi anggaran itu mencuat ketika Komisi I DPR mendapat informasi dari Departemen Keuangan kalau anggaran itu justru akan dipakai untuk membeli  alustisista dari luar negeri, bukan industri strategis dari dalam negeri yang sudah menjadi kesepakatan Komisi I.

"Makanya kami (Komisi I DPR) akan mencari tahu ada indikasi apa di balik perubahan alokasi anggaran itu," kata Helmy.[dem]