Demikian disampaikan Aktivis Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra, dikutip Kamis 20 Agustus 2026.
"Penutupan 1.300 SPPG dampaknya tidak lagi hanya menyangkut kelayakan dapur dan keamanan pangan, tetapi sudah merambah persoalan investasi, lapangan kerja, serta keberlangsungan ekonomi ribuan keluarga," kata Hamdi.
Perhitungan tenaga kerja tersebut sangat sederhana. Jika satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mempekerjakan sekitar 50 orang, maka penutupan 1.300 SPPG menyangkut nasib 65.000 pekerja.
Artinya, apabila seluruh penutupan bersifat permanen dan para pekerjanya tidak dialihkan ke SPPG lain, sebanyak 65 ribu orang berpotensi kehilangan sumber pekerjaan dan pendapatan.
Angka itu bahkan belum memasukkan petani, peternak, pedagang bahan pangan, pengemudi, pemasok gas, jasa kebersihan, serta berbagai usaha lokal yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada operasional dapur MBG.
Hamdi menegaskan, ketika sebuah dapur ditutup permanen, yang berhenti bukan hanya kompor dan kegiatan memasaknya. Arus penghasilan puluhan pekerja ikut berhenti.
"Jika 65 ribu pekerja tersebut masing-masing menopang keluarga, dampak sosialnya bahkan dapat menjangkau ratusan ribu orang," kata Hamdi.
Karena itu, BGN tidak cukup hanya mengumumkan berapa dapur yang ditutup, tapi juga harus menjelaskan apa yang terjadi terhadap tenaga kerja di dalamnya: apakah dipindahkan, diserap SPPG lain, mendapat hak ketenagakerjaan, atau begitu saja kehilangan pekerjaan.
Persoalan ini menjadi semakin serius karena sebagian besar investasi SPPG berasal dari masyarakat atau mitra. Mereka menanam modal untuk membangun atau merenovasi bangunan, membeli peralatan dapur industri, freezer, chiller, kendaraan, instalasi listrik, air bersih, IPAL serta berbagai fasilitas lain yang dirancang mengikuti kebutuhan program MBG.
BERITA TERKAIT: